Berita

Aung San Suu Kyi/CNA

Dunia

ASEAN Tekan Aung San Suu Kyi Tangani Krisis Rohingya

SENIN, 19 MARET 2018 | 09:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi didesak untuk menangani krisis Rohingya dengan jalan terbaik saat dia ikut berpartisipasi dalam KTT ASEAN di Sydney akhir pekan kemarin.

Blok regional yang terdiri dari 10 negara, termasuk Myanmar itu, menekankan bahwa Suu Kyi masih bisa melakukan intervensi lebih dalam krisis yang mengarah pada genosida Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Krisis kemanusiaan merupakan salah satu topik utama pada pertemuan puncak khusus tiga hari antara ASEAN dan Australia tersebut.
"Kami membahas situasi di negara bagian Rakhine dengan panjang lebar hari ini," kata Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan pada konferensi pers penutupan.

"Kami membahas situasi di negara bagian Rakhine dengan panjang lebar hari ini," kata Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan pada konferensi pers penutupan.

"Aung San Suu Kyi menangani masalah ini secara komprehensif, pada beberapa panjangnya cukup panjang. Ini tentu sebuah isu yang telah dibahas dan cukup adil untuk dikatakan, sangat konstruktif, dalam pertemuan kami," tambahnya seperti dimuat Channel News Asia.

Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang merupakan ketua ASEAN tahun ini, mengatakan bahwa tetangga Myanmar prihatin dengan situasi yang sedang berlangsung, namun tidak dapat "memaksakan hasilnya".

"Ini menjadi perhatian semua negara ASEAN, namun ASEAN tidak dapat melakukan intervensi dan untuk memaksakan sebuah hasil," kata Lee di samping Turnbull.

Kedua pemimpin tersebut mengatakan bahwa mereka akan mendukung upaya untuk mencapai solusi jangka panjang untuk mengakhiri krisis, dan mendukung upaya kemanusiaan untuk membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal.

Diketahui bahwa Suu Kyi berada di bawah kritik global yang intens atas keheningan publiknya di tengah tindakan keras militer brutal yang telah memaksa hampir 700.000 orang Muslim-minoritas Rohingya untuk meninggalkan negara bagian Rakhine di Myanmar ke Bangladesh. [mel]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

PR Gus Kikin: Pembenahan Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi

Sabtu, 05 September 2026 | 00:27

Tiga Ayat NU

Sabtu, 05 September 2026 | 00:11

Kapasitas PSEL Dinilai Belum Cukup Imbas Penutupan 343 TPA

Jumat, 04 September 2026 | 23:56

Pendekar 08 Perluas Bantuan ke Sekolah Hingga Pengungsi Mandiri di NTT

Jumat, 04 September 2026 | 23:40

Garudayaksa FC Gandeng Zentara Sambut Super League

Jumat, 04 September 2026 | 23:28

Gerilya Diplomasi: Menjahit Kepentingan Nasional di Panggung Global

Jumat, 04 September 2026 | 23:20

SMK Go Global Jadi Strategi Siapkan Calon PMI Masuk Bursa Kerja Dunia

Jumat, 04 September 2026 | 23:01

Pemuda Nganggur adalah Hasil Salah Kebijakan

Jumat, 04 September 2026 | 22:40

AMPI Siap Gelar Rapimnas 8 September, Ini yang Dibahas

Jumat, 04 September 2026 | 21:40

wondr by BNI Jadi Official Banking Partner IdeaFest 2026

Jumat, 04 September 2026 | 21:25

Selengkapnya