Berita

Aung San Suu Kyi/CNA

Global

ASEAN Tekan Aung San Suu Kyi Tangani Krisis Rohingya

SENIN, 19 MARET 2018 | 09:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi didesak untuk menangani krisis Rohingya dengan jalan terbaik saat dia ikut berpartisipasi dalam KTT ASEAN di Sydney akhir pekan kemarin.

Blok regional yang terdiri dari 10 negara, termasuk Myanmar itu, menekankan bahwa Suu Kyi masih bisa melakukan intervensi lebih dalam krisis yang mengarah pada genosida Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Krisis kemanusiaan merupakan salah satu topik utama pada pertemuan puncak khusus tiga hari antara ASEAN dan Australia tersebut.
"Kami membahas situasi di negara bagian Rakhine dengan panjang lebar hari ini," kata Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan pada konferensi pers penutupan.

"Kami membahas situasi di negara bagian Rakhine dengan panjang lebar hari ini," kata Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengatakan pada konferensi pers penutupan.

"Aung San Suu Kyi menangani masalah ini secara komprehensif, pada beberapa panjangnya cukup panjang. Ini tentu sebuah isu yang telah dibahas dan cukup adil untuk dikatakan, sangat konstruktif, dalam pertemuan kami," tambahnya seperti dimuat Channel News Asia.

Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang merupakan ketua ASEAN tahun ini, mengatakan bahwa tetangga Myanmar prihatin dengan situasi yang sedang berlangsung, namun tidak dapat "memaksakan hasilnya".

"Ini menjadi perhatian semua negara ASEAN, namun ASEAN tidak dapat melakukan intervensi dan untuk memaksakan sebuah hasil," kata Lee di samping Turnbull.

Kedua pemimpin tersebut mengatakan bahwa mereka akan mendukung upaya untuk mencapai solusi jangka panjang untuk mengakhiri krisis, dan mendukung upaya kemanusiaan untuk membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal.

Diketahui bahwa Suu Kyi berada di bawah kritik global yang intens atas keheningan publiknya di tengah tindakan keras militer brutal yang telah memaksa hampir 700.000 orang Muslim-minoritas Rohingya untuk meninggalkan negara bagian Rakhine di Myanmar ke Bangladesh. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya