Berita

Protes migran Afrika di Israel/BBC

Dunia

Deportasi Ribuan Migran Afrika Di Israel Ditangguhkan

JUMAT, 16 MARET 2018 | 13:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pengadilan Israel menangguhkan rencana pemerintah yang kontroversial untuk mendeportasi puluhan ribu migran Afrika yang memasuki negara tersebut secara ilegal.

Pengadilan Israel memberikan waktu pada negara sampai 26 Maret untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai rencana tersebut.

Dimuat BBC, pengadilan Israel mengeluarkan keputusannya pada hari Kamis (15/3), menyusul sebuah tantangan hukum oleh sekelompok migran dari Eritrea dan Sudan.


Pemerintah sekarang tidak dapat mendeportasi migran Afrika sampai pengadilan menerima informasi tambahan.

Otoritas Israel mengatakan saat ini ada lebih dari 40.000 migran Afrika di Israel. Mereka digambarkan sebagai "penyusup".

Sebagian besar dari mereka masuk dari Mesir beberapa tahun yang lalu, sebelum sebuah pagar baru dibangun di sepanjang perbatasan padang pasir.

Dalam aturan pemerintah Israel itu, hanya pemuda tunggal yang terpengaruh dengan ancaman deportasi, sedangkan ancaman itu tidak berlaku bagi anak-anak, perempuan, orang tua dari anak-anak yang di bawah umur dan korban perbudakan dan perdagangan manusia.

Sebelumnya pada Januari kemarin, para migran yang kebanyakan berasal dari Eritrea dan Sudan ditawarkan 3.500 dolar AS dan sebuah tiket pesawat untuk meninggalkan Israel secara sukarela pada akhir Maret.

Jika tidak, mereka menghadapi penahanan dan pengusiran berikutnya. Badan pengungsi PBB mengkritik rencana tersebut. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya