Berita

Protes migran Afrika di Israel/BBC

Dunia

Deportasi Ribuan Migran Afrika Di Israel Ditangguhkan

JUMAT, 16 MARET 2018 | 13:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pengadilan Israel menangguhkan rencana pemerintah yang kontroversial untuk mendeportasi puluhan ribu migran Afrika yang memasuki negara tersebut secara ilegal.

Pengadilan Israel memberikan waktu pada negara sampai 26 Maret untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai rencana tersebut.

Dimuat BBC, pengadilan Israel mengeluarkan keputusannya pada hari Kamis (15/3), menyusul sebuah tantangan hukum oleh sekelompok migran dari Eritrea dan Sudan.


Pemerintah sekarang tidak dapat mendeportasi migran Afrika sampai pengadilan menerima informasi tambahan.

Otoritas Israel mengatakan saat ini ada lebih dari 40.000 migran Afrika di Israel. Mereka digambarkan sebagai "penyusup".

Sebagian besar dari mereka masuk dari Mesir beberapa tahun yang lalu, sebelum sebuah pagar baru dibangun di sepanjang perbatasan padang pasir.

Dalam aturan pemerintah Israel itu, hanya pemuda tunggal yang terpengaruh dengan ancaman deportasi, sedangkan ancaman itu tidak berlaku bagi anak-anak, perempuan, orang tua dari anak-anak yang di bawah umur dan korban perbudakan dan perdagangan manusia.

Sebelumnya pada Januari kemarin, para migran yang kebanyakan berasal dari Eritrea dan Sudan ditawarkan 3.500 dolar AS dan sebuah tiket pesawat untuk meninggalkan Israel secara sukarela pada akhir Maret.

Jika tidak, mereka menghadapi penahanan dan pengusiran berikutnya. Badan pengungsi PBB mengkritik rencana tersebut. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya