Demokrasi Di Tikungan Tajam?

JUDUL tulisan ini saya pilih sebagai penggambaran demokrasi ibarat mobil yang meluncur membawa banyak penumpang. Dan demokrasi sebagai kendaraan yang berpenumpang rakyat Indonesia harus meliuk - liuk mengikuti kontur jalan yang berliku dan terkadang menanjak atau menurun tajam.

Tikungan tajam yang terbahas saat ini adalah masaalah polemik terbuka di publik yang dilumuri pro kontra. Polemik itu terkait diumumkan tidaknya nama tersangka oleh KPK; yang guncangannya menimpa panggung Pilkada yang sedang bersiap meluncur.

Kegaduhan lain dunia politik yang lagi trend saat ini, yakni  siapa figur yang akan terpilih menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Adapun calon presiden yang sudah boleh dipastikan adalah petahana alias Jokowi, yang didukung oleh lima partai politik (Nasdem, Golkar, Hanura, PDIP dan PPP) dengan jumlah kursi di parlemen 51,96 persen.

Atas nama pengamanan petahana yang telah mengantongi dukungan lima parpol, berbagai langkah dan taktik operasi harus dilakukan para aktor politik pendukung, baik yang ada di Senayan maupun yang ada di Istana.

Langkah dan taktik operasional itu haruslah secanggih mungkin, agar tidak tergambar sebagai rekayasa kasar yang bisa kontra produktif karena diserang balik oleh kompetitor melalui medsos yang sangat agresif.

Sebutlah kasus terkini adalah polemik yang sedang berlangsung panas antara Ketua KPK Agus Rahardjo dengan Menko Polkam Wiranto, terkait pernyataan Agus Rahardjo yang akan segera mengumumkan ke publik nama peserta Pilkada baik di tingkat propinsi maupun kabupaten kota.

Pernyataan Agus Rahardjo itulah yang diibaratkan tikungan tajam yang harus dilalui mobil demokrasi yang dikemudikan oleh petahana. Sebagai presiden maka Jokowi adalah penanggung jawab tertinggi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Yang menjadi rumit, karena petahana ini juga adalah presiden yang sedang berkuasa. Sehingga kepadanya dituntut kehati – hatian dan kecerdasan intelektual bersama pendukungnya agar tidak mengambil tindakan yang mencederai demokrasi.

Misalnya, dia tidak boleh menggunakan kekuasaannya atau instrumen kekuasaanya yang meneror kompetitor demi untuk keuntungan dirinya. Tidak boleh menyuruh aparatnya melanggar lampu merah sementara dia sendiri seolah - olah kecolongan, apabila sudah kepergok oleh barisan pengguna medsos.

Contoh kasus, langkah Wiranto meminta KPK menunda pengumuman nama tersangka peserta Pilkada. Itu adalah permisalan sebuah tikungan tajam demokrasi yang harus dapat dilalui dengan mulus tanpa tergelincir, laiknya bus yang tergelincir di tikungan Emen di Subang Jawa Barat.

Ada kekhawatiran, manakala calon peserta Pilkada yang namanya diumumkan saat menjelang puncak Pilkada, akan menggerus kredibilitas parpol pengusung. Jika kebetulan yang tergerus satu atau dua kader dari parpol pengusung petahana, maka dapat dipastikan bahwa ketergerusan parpol itu di Pilkada 2018, akan menjadi pantulan ketergerusan pada Pilpres dan Pileg 2019.

Hal inikah yang membuat Wiranto nekat tampil menentang arus dengan resiko dirinya di-bully habis - habisan oleh netizen yang diduga keras sebagian besar 'kaki tangan' parpol kompetitor!?

Sebagaimana diketahui dalam diri Wiranto sendiri ada masaalah. Karena melekat dua tanda lahir yang sukar dihapus. Pertama dia menterinya petahana dan dia juga petinggi parpol pendukung di mana dirinya pun adalah cawapres juga.

Akan masih banyak tikungan tajam demokrasi yang akan dihadapi oleh perjalanan mobil bangsa ini menuju tahun - tahun politik 2018 dan 2019. Masih banyak benang kusut sosial poltik dan di bidang ekonomi yang bisa menjadi faktor pengganggu jika gagal diolah menjadi faktor pembahagia.

Tikungan tajam demokrasi nampak menonjol, agaknya karena konsolidasi kebangsaan belum menemuka bentuknya yang harmonis. Narasi nasionalisme yang sudah lama menipis dan hanya terdengar sayup - sayup sesekali termasuk pekerjaan rumah besar yang kurang mendapat perhatian.

Padahal narasi nasionalisme juga adalah infrastruktur ideologi yang sangat penting untuk mengurangi suara politik identitas yang menggerus rasa persatuan kita. Olehnya itu, infrastruktur ideologi itu perlu diberi perhatian dan penganggaran sama besarnya dengan biaya infrastrukur fisik yang selama ini telah dilaksanakan pemerintahan Jokow - JK.[***]


Penulis merupakan Wartawan Senior dan Pemerhati Sosial Budaya