​Bung Karno merupakan seorang perjuang dan pemikir. Bersama pemimpin pergerakan lainnya, Bung Karno melakukan perjuangan secara fisik, tetapi di saat yang sama juga masih sempat menulis.
Untuk melawan kolonialisme misalnya, dalam tulisan Bung Karno pada tahun 1926, dapat dilakukan dengan tiga kekuatan besar yaitu nasionalis, agama, dan marxisme.
"Pada tahun 1938 Bung Karno tercatat dalam sejarah ikut Muhammadiyah sebagai ketua bidang pendidikan di Bengkulu. Karena itu, keIslaman dan kebangsaan Bung Karno tidak dapat dipisahkan. Dalam Dekrit Presiden dituliskan bahwa Piagam Jakarta dan UUD 1945 adalah satu kesatuan, dan Bung Karno adalah orang pertama yang menolak mengganti Piagam Jakarta," kata sejarawan Anhar Gonggong dalam diskusi "Bung Karno dan Islam" di kantor DPP Taruna Merah Putih, Jalan Cik Ditiro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/3).
Anhar melanjutkan bahwa pada tahun 1933, Bung Karno menolak demokrasi liberal dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi karena demokrasi liberal hanya mementingkan demokrasi politik dan mengorbankan demokrasi ekonomi. Hal tersebut diulangi lagi dalam pidato 1 Juni 1945 dengan pernyataan jangan mengikuti demokrasi barat, sebab tidak ada gunanya demokrasi tanpa kesejahteraan.
"Prinsip kesejahteraan menurut Bung Karno adalah ketika tidak ada kemiskinan dalam Indonesia yang merdeka. Apabila masih ada kelaparan berarti belum merdeka. Jika orang Islam ingin menguasai Islam dengan menguasai DPR, padahal mayoritas penduduk tidak sama dengan mayoritas politik," kata Anhar.
Anhar menambahkan, Panitia Sembilan dibentuk oleh Bung Karno supaya ada keseimbangan antara tokoh kebangsaan dan tokoh Islam, yaitu masing-masing empat orang. Bung Karno juga pernah mendapat gelar DR HC di Universitas Muhammadiyah.
Anhar menjelaskan bahwa Bung Karno tercatat dalam sejarah merumuskan tiga ideologi. Yaitu 1926 ideologi nasakom, tahun 1936 ideologi marhaen, dan tahun 1945 ideologi Pancasila. Di dalam kesemua ideologi tadi tidak ada yang menunjukkan Bung Karno anti Islam, bahkan membuka ruang dalam Islam.
"Kesalahan besar kita adalah menghilangkan sejarah. Selama Orde Baru sejarah digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan terjadi manipulasi sejarah. Generasi berikutnya menjadi kehilangan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Tan Malaka, Syahrir, dan lain-lain. Kita harus selalu belajar sejarah dan menafsirkan dengan baik. Tempatkan Bung Karno di masanya dalam perjalanan di masa itu," jelas Anhar Gonggong.
[wid]
