Berita

Megawati/Net

Politik

Megawati: Riset Harus Wujudkan Negara Berdikari

KAMIS, 15 MARET 2018 | 14:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sudah sepantasnya Indonesia memiki Badan Riset Nasional dalam menyongsong Indonesia Emas di 2045. Dan tentu saja, riset ini harus ditujukan pada kesejahteraan rakyat dan sebagai pilar negara berdikari .

Demikian disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di hadapan 11 profesor Riset yg tergabung dalam Forum Nasional Profesor Riset (FNPR) di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis siang (15/3).

FNPR yang dipimpin Prof Dr Syamsuddin Haris diterima Megawati yang didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto, Wakil Sekjen Eriko Sotarduga, Kepala Balitbang Heri Akhmadi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto, Andreas Pareira dan sejumlah anggota DPR.



Sejumlah profesor yang hadir pun menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberpihakan Megawati terhadap penelitian sejak menjadi Wapres dan Presiden hingga sekarang sebagai ketua umum partai paling senior di Indonesia.

"Ibu Mega sebagai Presiden pernah membuka keran rekrutmen peneliti muda sebanyak 600 hingga 700 peneliti LIPI," tutur Prof Lukman Hakim.ʉ۬

Bahkan Prof Evvy Kartini menceritakan tahun 2002 pernah mendapat penghargaan peneliti teladan dari Megawati.

"Saya sangat bangga atas kepedulian Ibu Mega. Tapi setelah 15tahun, penelitian Indonesia jalan di tempat," katanya.ʉ۬

Prof Singgih Riphat memaparkan fakta menyedihkan terkait jumlah peneliti Indonesia yang kurang dari 10.000 orang. Artinya kita hanya punya 39 peneliti per 1 juta penduduk, dibandingkan Singapura yang memiliki 6.442 peneliti untuk 1 juta penduduknya.


Prof I Ketut Sugama menyimpulkan bahwa kemajuan penelitian bisa terjadi jika ada kepedulian dari pemimpin nasional seperti yang pernah ditunjukkan Megawati ketika menjadi Presiden ke-5.

"Jika ada political will seperti zaman Ibu Mega, pasti kemajuan riset akan terjadi. Saya yakin itu," kata Ketut dengan semangat.


Menjawab kegelisahan para profesor ini, Megawati dengan tersenyum mengatakan bahwa ia 100 persen setuju dengan apa yang disampaikan tadi termasuk otoritas tertinggi riset di tangan presiden karena memang itulah pemikirannya sejak lama.ʉ۬

"Waktu mendengarkan keluhan Bapak dan ibu, saya sebenarnya senyum-senyum di hati karena berpikir, ini Bapak ibu profesor Riset kok lama banget ya nemuin saya. Padahal sudah bertahun-tahun saya bicara soal penelitian," katanya sambil tersenyum.


Di depan para profesor, Megawati memerintahkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto untuk memperjuangkan buah pemikiran para profesor yang memang sudah menjadi agendak politik partai dalam pembahasan RUU Sisnas-Iptek di DPR. Bahkan Fraksi PDI Perjuangan diinstruksikan untuk memperjuangkan anggaran penelitian sebesar 5 persen.


"Peneliti bukan pekerjaan administrasi sehingga harus diukur dari kepakaran dan kegiatan penelitian yang dilakukan, dengan demikian upaya menurunkan usia pensiun dr 65 ke 60 tidak relevan. Terlebih dangan realitas kita kekurangan peneliti," kata Megawati disambut tepuk tangan.

Namun Megawati juga meminta agar para profesor untuk ikut menyuarakan pendapat mereka di ruang publik tentang perlunya Badan Riset Nasional agar tersosialisasi dengan baik. Selain itu, FNPR juga diminta untuk berkomunikasi dengan presiden dan fraksi-fraksi dari partai lain. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya