Asal Sanggup Penuhi Syarat, Silakan Gabung

Pihak kontraktor swasta memprotes proyek Infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah mayoritas hanya dijalankan oleh peru­sahaan milik pemerintah. Pihak swasta merasa nggak kebagian jatah.

Direktur Pengembangan Usaha PT Hutama Karya (Persero) Putut Ari Wibowo menjelaskan, proyek yang saat ini dijalankan oleh pe­rusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan murni penugasan dari nega­ra. Pihak swasta jika ingin mendapatkan jatah proyek seperti yang diberikan ke­pada BUMN mesti sanggup memenuhi kriterianya.

"Kalau di Hutama Karya kita melihat proyek ini adalah penugasan negara. Kalau mereka mendapatkan penugasan dengan peraturan dan syarat yang sama seperti kita kira-kira mereka kuat tidak," kata Putut saat ditemui Rakyat Merdeka dalam acara dis­kusi di Jakarta, kemarin.

Dia menyebut, ada berba­gai syarat yang memberatkan pihak swasta jika harus men­jalankan proyek penugasan ini. Karena alasan terse­but makanya kebanyakan BUMN yang menggarap proyek. "Syarat utama itu sanggup atau tidak membe­baskan lahan," katanya.

Dijelaskan, selama ini proyek yang ditugaskan oleh pemerintah memang lebih banyak dijalankan oleh perusahaan BUMN. Karena memang perusahaan terse­but dianggap sanggup men­jalankan proyek termasuk dalam urusan pendanaan. Malah sekarang tidak hanya BUMN beberapa juga sudah ada swasta yang memiliki track record sehingga layak mendapatkan penugasan.

"Kalau swasta yang dia­jak lalu untuk pembiayaan dia minta dibiayai tentu agak sulit kecuali sesama BUMN," terangnya.

Dia mencontohkan, proyek Light Rail Transit (LRT) yang ditugaskan beberapa tahun lalu tapi saat itu dananya belum cair. Kontrak­tor mesti berani menjalani penugasan tersebut.

"Seperti proyek LRT yang ditugaskan sejak ta­hun 2015, lalu dibayarkan pada tahun kapan, tahun sekarang baru dibayarkan juga belum semuanya dari 32 persen baru dibayar 20 persen. Nanti kalau kita berikan kesempatan swasta dengan cara seperti ini nanti malah bisa memati­kan swasta," imbuhnya.

Putut menjelaskan, proyek financial closing un­tuk model pembiayaan baru muncul setelah proyek selesai. Dia menegaskan bahwa infrastruktur adalah program dari pemerintah dan proyek itu adalah bisnis kalau memang swasta ingin ikut serta silakan saja seperti di supply chain.

Tapi untuk Asosiasi yang menginginkan cara pem­biayaan mengikuti aturan asosiasinya dia pastikan hal itu tidak akan terjadi. "Kalau mereka minta penda­naan seperti biasa mana bisa malah saya dipikir memati­kan mereka, kalau mereka mau investasi kita terbuka ya silahkan," ujarnya. ***