Berita

Komarudin Watubun/net

Politik

Komarudin Watubun: Capres-Cawapres Mesti Cerminkan Bhinneka Tunggal Ika

RABU, 14 MARET 2018 | 21:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Calon Wakil Presiden bagi Joko Widodo akan sepenuhnya ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau keputusan itu sudah jadi kewenangan ketua umum. Kemarin sudah tentukan Capres yaitu Jokowi, sekarang Wapres-nya juga sama, sudah jadi kewenangan Ketum," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu.

Meski demikian, ia akui kadang kala Megawati meminta pertimbangan dari pengurus DPP PDIP. Namun, khusus tentang kandidat Wapres, tentu harus dibicarakan juga dengan Jokowi sebagai calon incumbent.


"Pada umumnya keputusan penting itu biasanya Ibu (Mega) membuat sendiri. Mungkin dalam konteks Pilpres ini kan kemarin sudah mencalonkan presiden. Wapres kan mestinya harus dibicarakan dengan Pak Jokowi," terang putra daerah Papua itu.

Namun secara pribadi, Komarudin punya pemikiran bahwa calon wakil presiden untuk Jokowi harus mewakili daerah di luar Jawa. Menurutnya, presiden dan wakil presiden sebagai simbol politik harus juga merepresentasikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita jangan jadi bangsa pelupa, politik itu bicara partisipasi. Khusus presiden dan wapres sebagai simbol politik, harus ada simbol keterwakilan. Zaman reformasi, awal reformasi, kita hampir pecah belah, lalu muncul kabinet Indonesia bersatu. Keterwakilan itu harus jadi hal mendasar dalam berbangsa bernegara," terangnya.

Mengenai kompetensi calon pemimpin nasional, Komarudin menganggapnya perlu tetapi bukan segalanya. Yang lebih penting dalam menentukan calon pemimpin nasional adalah kemampuannya dalam memimpin.

"Lihat saja Pak Jokowi, awalnya banyak diragukan, ternyata punya kemampuan luar biasa. Ini sebenarnya soal kesempatan," tegasnya.

Ia tambahkan, yang paling utama untuk dipahami dan dikerjakan oleh presiden dan wakil presiden Indonesia adalah perintah konstitusi negara.

"Harus punya ketegasan karena semua instrumen mereka punya. Harus ada kredibilitas dan leadership. Bukan berarti dia harus ketahui semua, tapi harus bisa memimpin orang-orang pintar, mengatur orang pintar," tutupnya. [ald] 

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya