Berita

Komarudin Watubun/net

Politik

Komarudin Watubun: Capres-Cawapres Mesti Cerminkan Bhinneka Tunggal Ika

RABU, 14 MARET 2018 | 21:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Calon Wakil Presiden bagi Joko Widodo akan sepenuhnya ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau keputusan itu sudah jadi kewenangan ketua umum. Kemarin sudah tentukan Capres yaitu Jokowi, sekarang Wapres-nya juga sama, sudah jadi kewenangan Ketum," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu.

Meski demikian, ia akui kadang kala Megawati meminta pertimbangan dari pengurus DPP PDIP. Namun, khusus tentang kandidat Wapres, tentu harus dibicarakan juga dengan Jokowi sebagai calon incumbent.


"Pada umumnya keputusan penting itu biasanya Ibu (Mega) membuat sendiri. Mungkin dalam konteks Pilpres ini kan kemarin sudah mencalonkan presiden. Wapres kan mestinya harus dibicarakan dengan Pak Jokowi," terang putra daerah Papua itu.

Namun secara pribadi, Komarudin punya pemikiran bahwa calon wakil presiden untuk Jokowi harus mewakili daerah di luar Jawa. Menurutnya, presiden dan wakil presiden sebagai simbol politik harus juga merepresentasikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita jangan jadi bangsa pelupa, politik itu bicara partisipasi. Khusus presiden dan wapres sebagai simbol politik, harus ada simbol keterwakilan. Zaman reformasi, awal reformasi, kita hampir pecah belah, lalu muncul kabinet Indonesia bersatu. Keterwakilan itu harus jadi hal mendasar dalam berbangsa bernegara," terangnya.

Mengenai kompetensi calon pemimpin nasional, Komarudin menganggapnya perlu tetapi bukan segalanya. Yang lebih penting dalam menentukan calon pemimpin nasional adalah kemampuannya dalam memimpin.

"Lihat saja Pak Jokowi, awalnya banyak diragukan, ternyata punya kemampuan luar biasa. Ini sebenarnya soal kesempatan," tegasnya.

Ia tambahkan, yang paling utama untuk dipahami dan dikerjakan oleh presiden dan wakil presiden Indonesia adalah perintah konstitusi negara.

"Harus punya ketegasan karena semua instrumen mereka punya. Harus ada kredibilitas dan leadership. Bukan berarti dia harus ketahui semua, tapi harus bisa memimpin orang-orang pintar, mengatur orang pintar," tutupnya. [ald] 

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

UAS Dihadang di Kutai Barat, DPR Minta Aparat Lindungi Tokoh Agama

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:09

Jadwal Babak Perempat Final hingga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:51

RI Bisa Belajar dari Vietnam untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:41

Prabowo Berpeluang Akhiri Konflik Rempang dengan Standar Tata Kelola Baru

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:34

Video Parodi Kopdes Jauh dari Pemukiman Viral, Menkop Janji Evaluasi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:32

Roy Suryo Pede Menangkan Praperadilan soal Pasal ITE

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:10

ASN Pemkot Bandung Terlibat Judol Bisa Dipecat

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:50

Ledakan Guncang Damaskus di Tengah Kunjungan Bersejarah Presiden Macron

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:28

Puan Siap Tindak Lanjuti Diplomasi "Sungai Gangga dan Sungai Mahakam"

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:05

Prediksi Argentina Kontra Mesir Malam Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 17:51

Selengkapnya