Berita

Komarudin Watubun/net

Politik

Komarudin Watubun: Capres-Cawapres Mesti Cerminkan Bhinneka Tunggal Ika

RABU, 14 MARET 2018 | 21:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Calon Wakil Presiden bagi Joko Widodo akan sepenuhnya ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau keputusan itu sudah jadi kewenangan ketua umum. Kemarin sudah tentukan Capres yaitu Jokowi, sekarang Wapres-nya juga sama, sudah jadi kewenangan Ketum," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu.

Meski demikian, ia akui kadang kala Megawati meminta pertimbangan dari pengurus DPP PDIP. Namun, khusus tentang kandidat Wapres, tentu harus dibicarakan juga dengan Jokowi sebagai calon incumbent.


"Pada umumnya keputusan penting itu biasanya Ibu (Mega) membuat sendiri. Mungkin dalam konteks Pilpres ini kan kemarin sudah mencalonkan presiden. Wapres kan mestinya harus dibicarakan dengan Pak Jokowi," terang putra daerah Papua itu.

Namun secara pribadi, Komarudin punya pemikiran bahwa calon wakil presiden untuk Jokowi harus mewakili daerah di luar Jawa. Menurutnya, presiden dan wakil presiden sebagai simbol politik harus juga merepresentasikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita jangan jadi bangsa pelupa, politik itu bicara partisipasi. Khusus presiden dan wapres sebagai simbol politik, harus ada simbol keterwakilan. Zaman reformasi, awal reformasi, kita hampir pecah belah, lalu muncul kabinet Indonesia bersatu. Keterwakilan itu harus jadi hal mendasar dalam berbangsa bernegara," terangnya.

Mengenai kompetensi calon pemimpin nasional, Komarudin menganggapnya perlu tetapi bukan segalanya. Yang lebih penting dalam menentukan calon pemimpin nasional adalah kemampuannya dalam memimpin.

"Lihat saja Pak Jokowi, awalnya banyak diragukan, ternyata punya kemampuan luar biasa. Ini sebenarnya soal kesempatan," tegasnya.

Ia tambahkan, yang paling utama untuk dipahami dan dikerjakan oleh presiden dan wakil presiden Indonesia adalah perintah konstitusi negara.

"Harus punya ketegasan karena semua instrumen mereka punya. Harus ada kredibilitas dan leadership. Bukan berarti dia harus ketahui semua, tapi harus bisa memimpin orang-orang pintar, mengatur orang pintar," tutupnya. [ald] 

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya