Berita

Komarudin Watubun/net

Politik

Komarudin Watubun: Capres-Cawapres Mesti Cerminkan Bhinneka Tunggal Ika

RABU, 14 MARET 2018 | 21:44 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Calon Wakil Presiden bagi Joko Widodo akan sepenuhnya ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Kalau keputusan itu sudah jadi kewenangan ketua umum. Kemarin sudah tentukan Capres yaitu Jokowi, sekarang Wapres-nya juga sama, sudah jadi kewenangan Ketum," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu.

Meski demikian, ia akui kadang kala Megawati meminta pertimbangan dari pengurus DPP PDIP. Namun, khusus tentang kandidat Wapres, tentu harus dibicarakan juga dengan Jokowi sebagai calon incumbent.


"Pada umumnya keputusan penting itu biasanya Ibu (Mega) membuat sendiri. Mungkin dalam konteks Pilpres ini kan kemarin sudah mencalonkan presiden. Wapres kan mestinya harus dibicarakan dengan Pak Jokowi," terang putra daerah Papua itu.

Namun secara pribadi, Komarudin punya pemikiran bahwa calon wakil presiden untuk Jokowi harus mewakili daerah di luar Jawa. Menurutnya, presiden dan wakil presiden sebagai simbol politik harus juga merepresentasikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

"Kita jangan jadi bangsa pelupa, politik itu bicara partisipasi. Khusus presiden dan wapres sebagai simbol politik, harus ada simbol keterwakilan. Zaman reformasi, awal reformasi, kita hampir pecah belah, lalu muncul kabinet Indonesia bersatu. Keterwakilan itu harus jadi hal mendasar dalam berbangsa bernegara," terangnya.

Mengenai kompetensi calon pemimpin nasional, Komarudin menganggapnya perlu tetapi bukan segalanya. Yang lebih penting dalam menentukan calon pemimpin nasional adalah kemampuannya dalam memimpin.

"Lihat saja Pak Jokowi, awalnya banyak diragukan, ternyata punya kemampuan luar biasa. Ini sebenarnya soal kesempatan," tegasnya.

Ia tambahkan, yang paling utama untuk dipahami dan dikerjakan oleh presiden dan wakil presiden Indonesia adalah perintah konstitusi negara.

"Harus punya ketegasan karena semua instrumen mereka punya. Harus ada kredibilitas dan leadership. Bukan berarti dia harus ketahui semua, tapi harus bisa memimpin orang-orang pintar, mengatur orang pintar," tutupnya. [ald] 

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya