Rieke Akan Laporkan Dugaan Kerugian Negara Dari Holding BUMN

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka akan melaporkan dugaan kerugian negara dari terbentuknya holding BUMN Migas atas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertamina kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menuntunya pembentukan holding BUMN Migas tanpa ada pembicaraan teknis dengan DPR adalah tindakan terburu buru sehingga berdampak pada kerugiaan negara.

"Kami akan sampaikan hal ini kepada KPK," ujar Rieke Diah Pitaloka dalam Rapat Panja Komisi VI dengan Pertamina di ruang rapat Komisi VI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Meski pembentukan holding BUMN Migas bisa terlaksana lantaran sudah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pertamina namun teknis pembentukan holding belum dibicarakan.

Untuk itu, Rieke menyarankan perlu adanya audit khusus dan tinjauan lapangan sebelum pembentukan holding BUMN tersebut. Terlebih kinerja PGN mengalami penurunan laba dalam lima tahun terakhir ini dapat membebani PT Pertamina.

"Siapa yang mau bertanggung jawab nanti? Jangan sampai masalah PGN ini diberikan ke Pertamina," ujar Rieke. [nes]