Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi sudah tepat.
Begitu dikatakan mantan Ketua KPK, Abraham Samad dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (14/3).
Menurut dia, penolakan tersebut penting dilakukan agar tidak menghambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi terhadap para cakada yang sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Jabatan yang melakat pada Pak Wiranto adalah Menko Polhukam. Jadi, permintaan terhadap KPK agar menunda pengumuman tersangka kepala daerah yang terlibat korupsi itu sudah merupakan bentuk intervensi terhadap KPK yang merupakan lembaga independen. Jangankan Kementerian, Presiden pun tidak bisa mengintervensi KPK," tegas Samad.
Dia jelaskan, dalam sistem tata negara, KPK ditempatkan sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan di sejumlah daerah yang melibatkan calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana.
"Kalaupun KPK meluluskan permintaan Wiranto untuk menunda pengumuman tersangka, maka dampak yang ditimbulkan atas penundaan itu tidaklah kecil dan bahkan semakin buruk," tegas Samad lagi.
Salah satu contohnya, lanjut dia, apabila seorang kepala daerah yang semula sudah dilakukan pengusutan terhadap kasus korupsi tapi kemudian ditunda karena adanya permintaan, setelah selesainya pilkada dan dilantik menjadi kepala daerah, persoalan akan kembali muncul.
"Selain merugikan biaya, waktu, dan tenaga untuk menyelenggarakan Pilkada, kata Abraham, juga merugikan rakyat pemilih yang tidak percaya lagi pemimpinnya sendiri karena mereka merasa dipimpin oleh kepala daerah yang korup," demikian Samad.
[nes]
