Pemerintah akan mengalihkan prioritas Pembangunan Nasional dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tahun 2019.
Pasalnya, sumber daya ekonomi zaman now tidak lagi berasal dari sumber daya alam tapi manusia yang berpengetahuan, kompeten, dan terampil.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Bambang Satrio Lelono di acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pelatihan Kerja Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (12/3).
"Dalam rangka merespon gagasan presiden Jokowi, Ditjen Binalattas telah menetapkan program, kebijakan, dan strategi yang diharapkan mampu untuk mewujudkan SDM kompeten melalui pelatihan vokasi," kata Bambang.
Bambang menguraikan, strategi yang ditempuh untuk menghasilkan SDM kompeten adalah dengan percepatan penerapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Kemudian, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana pelatihan kerja, peningkatan kompetensi instruktur tenaga pelatihan pemerintah dan swasta, pengembangan program pemagangan dalam dan luar negeri.
Juga, percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pelaksanaan pelatihan di BLK, Lemdiklat dan lembaga pelatihan kerja swasta, serta pengembangan dan peningkatan produktivitas.
Lanjut Bambang, tersedianya SDM yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan nasional saat ini.
"Melalui BLK yang ada, Ditjen Binalattas berkomitmen dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut melalui pelatihan kerja yang terencana agar peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitude) dapat dilakukan," ungkap Dirjen Bambang.
Sementara itu, Kepala BLK Kendari Asriani menjelaskan, tujuan diselenggarakannya Rakor Pelatihan Kerja ini adalah untuk menyamakan persepsi antara pemangku kepentingan yang membidangi ketenagakerjaan di Sultra.
"Menyamakan visi dan misi dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil dan kompeten melalui pelatihan berbasis kompetensi sekaligus untuk memperoleh data dan informasi ketenagakerjaan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sultra sehingga kita bisa menyusun kebijakan sesuai kebutuhan daerah," tutur Asriani.
Sedangkan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sultra Saemu mengatakan, di Sultra ada empat instasi yang menangani ketenagakerjaan.
Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja, BLK Kendari, Badan Pembangunan Daerah, dan BNP2TKI.
"Kita bersama-sama bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan di Sultra. Mari kita berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga bisa mendukung kebijakan pengembangan SDM," ujar Saemu.
Rakor bertema "Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Penguatan Akses Informasi Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara" diselenggarakan Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari dan berlangsung dua hari (12-13 Maret).
Acara dihadiri 80 peserta dengan 13 peserta di antaranya Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hadir pula Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulta Saemu Alwi, Kepala BLK Kendari Andi Asriani Koke, dan Direktur Bina Produktivitas Kemanker Muhammad Zuhri.
[dzk]
