Bank Indonesia (BI) berencana menyatukan 20 layanan publik dalam satu layanan pembaÂyaran. Hal ini guna memuluskan program peta jalan gerbang pembayaran nasional (National Payment Gateway/NPG).
Sebagai langkah awal, BI juga akan mempercepat implemenÂtasi masuk gerbang tol tanpa tap. Hal itu dikatakan Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional BI Pungky Wibowo.
"Rencananya kami akan atur untuk layanan pembayaran lisÂtrik, PLN, telkom dan 20 layanan publik disatukan dalam satu utiliÂtas," terangnya di Media Briefing Society for the Worldwide InterÂbank Financial TelecommunicaÂtion global payments innovation (SWIFT gpi) Business Forum di Jakarta, kemarin.
Pungky lalu menjelaskan, layanan pembayaran publik tersebut tidak hanya disatukan, namun juga standar biayanya akan diatur. Sementara untuk imÂplementasi ini pada awalnya akan dilakukan pada kuartal I-2019. "Namun kami usahakan bisa secepat mungkin," katanya.
Di samping itu, BI juga akan mempercepat tahapan NPG yang lain. Dia menjelaskan, samÂpai sejauh ini pihaknya sudah mengatur standardisasi untuk kartu debit, transaksi melalui QR code, dan kesiapan NPG lainnya yang diharapkan bisa jalan pada Juni mendatang.
"Logo nasional kita sudah ada, lembaga services juga sudah ada. Kemudian dari sisi elektronifikasi jalan tol, impleÂmentasi
Multi Lane Free Flow (MLFF) akan kami percepat lagi, supaya bisa lewat jalan tol tanpa tap," imbuhnya.
Sementara dalam sistem pemÂbayaran lintas negara (
cross border payment), Indonesia merupakan negara dengan jumlah transaksi lintas negara atau cross border terbesar. Agar sistem transaksinya selalu mulus, BI menilai harus ada asas resiprokal atau timbal balik.
"Idealnya, regulator-regulator antarnegara harus memiliki perÂjanjian terlebih dahulu terkait pembayaran lintas negara, seÂhingga dapat saling mengunÂtungkan. Kita sedang berjalan ke arah situ, perbankan sudah ada ABIF (ASEAN Banking Integration Framework) kan, kita ingin hal yang sama untuk fintech," ujarnya.
ABIF merupakan panduan kerangka operasional bagi negara-negara ASEAN, dalam mengimÂplementasikan prinsip-prinsip dan proses integrasi perbankan di bawah kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dan Indonesia, sambung Punky, adalah negara dengan transaksi cross border terbesar di ASEAN. Namun sayangnya, BI masih enggan menyebut berapa nilai transaksinya. Sekadar gambaran, transaksi lintas negara di SWIFT seluruh dunia tiap detik mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat (Rp 1.377,50 triliun).
"BI mencatat, untuk negara ASEAN, Indonesia sudah terÂgabung dalam dua working committee terkait transaksi cross border. Working committee payment system dan financial inclusion," imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, SEVP Treasury and Global Service PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hexana Tri Sasongko menuÂturkan, transaksi cross border atau lintas batas di BRI dalam satu tahun sebesar Rp 900 triliun.
"Saat ini transaksinya terbagi dua, yaitu transaksi cross border ritel dan interbank. Transaksi cross border potensinya cukup besar," kata Hexana. ***
