Polemik yang masih menghinggapi holding BUMN migas perlu diselesaikan dulu.
"Jangan dipendam, khawatir jadi bom waktu karena permasalahan yang tertunda akan muncul di waktu-waktu berikutnya," tegas pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen, Agus Pambagio.
Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) tentang holding BUMN migas sudah final tapi Agus menilai permasalahannya belum selesai.
PP tersebut berisi tentang pelaksanaan inbreng saham pemerintah di PGN ke Pertamina sebagai bentuk penambahan penyertaan modal pemerintah di Pertamina, serta penegasan perubahan status PGN yang semula BUMN dengan Persero menjadi Perseroan Terbatas (PT).
"PP memang sudah ditandatangani Presiden Jokowi tetapi masih menunggu untuk diumumkan lagi ke publik karena permasalahannya belum terselesaikan. Presiden juga ingin minta masalah hukum antara Pertamina dan PGN diselesaikan," kata Agus.
Beberapa masalah yang masih mengganjal hati Jokowi menurut Agus antara lain aspek hukum pembentukan holding BUMN Migas.
Ia mencatat, analisis yang dihasilkan oleh akademisi dari Fakultas Hukum (FH) dan Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan, mekanisme pembentukan holding BUMN Migas dengan mekanisme inbreng saham pemerintah dan hilangnya BUMN di sektor gas dinilai sebagai proses yang inkonstitusional.
"PGN yang semula BUMN di sektor gas berubah menjadi PT akan menghilangkan penguasaan negara dengan tidak adanya kepemilikan secara langsung," kata Agus.
Aspek lain yang mengganjal Jokowi menurut Agus adalah adanya potensi konfilik kepentingan dalam tubuh holding migas itu nantinya.
Pasalnya, Pertamina yang selama ini merupakan perusahaan yang bisnis utamanya bergerak di sektor minyak masih menggantungkan 60 persen kebutuhan dalam negeri dari impor. Sedangkan gas bumi yang menjadi inti bisnis PGN, sangat banyak dimiliki oleh bumi Indonesia namun belum dimanfaatkan optimum untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Dengan penggabungan pengelolaannya di satu tempat, maka tidak akan optimum karena penambahan pemanfaatan gas bumi berarti pengurangan pemanfaatan minyak bumi, pengurangan market share dan penurunan kinerja pengelolaan minyak," tuturnya.
[wid]
