Pelindo II tetap tunduk pada aturan yang berlaku terkait proses pengangkatan pejabat di lingkungan Pelindo II.
Surat keputusan (SK) yang diterbitkan adalah SK internal yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan dan memindahtugaskan pegawai Pelindo II baik antar cabang maupun pengurus anak usaha.
Apalagi untuk pengurus anak usaha, judul dalam SK adalah Pelaksana Tugas (Plt), bukan definitif. Baru kemudian sah secara definitif, setelah mendapat persetujuan Menteri BUMN.
"Nah pola Plt ini dimungkinkan karena tidak mungkin perusahaan tersebut berhenti bekerja karena tidak ada pimpinan," ujar Sekper Pelindo II, Senin (12/3).
Dia menjelaskan, sebelum mendapat persetujuan Menteri BUMN, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hanya akan mengukuhkan sebagai Plt dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika Menteri BUMN menetapkan lain.
Dicontohkannya, untuk direksi PT Maritim Tower ditetapkan karena kebutuhan proses administrasi pendirian PT sudah harus ada komposisi nama.
Dia menegaskan, penjaringan nama calon general manager (GM) dan pengurus anak usaha diambil dari daftar talent pool yang tercatat dalam Divisi Sumber Daya Manusia, baik yang tercatat sebagai pegawai di Pelindo II, atau dari luar yang diassessment melalui lembaga independen.
"Semuanya terdokumentasikan dengan baik," tukasnya.[dem]
