Berita

Foto: Net

Politik

Politisi Perempuan Yang Loyal Harus Dapat Insentif Partai 


SENIN, 12 MARET 2018 | 14:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Perempuan sangat minim duduk dalam jajaran puncak kepemimpinan partai politik. Saat ini pun hanya dua saja perempuan yang menempati posisi puncak, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum PSI Grace Natalie. Sementara partai lain, tak ada satu pun yang duduk di puncak pimpinan partai.


"Ini menutup peluang perempuan untuk mempengaruhi kebijakan parpol untuk pro kesetaraan gender," kata dosen Ilmu Politik FISIP UI  Sri Eko Wardhani, di hadapan peserta Pendidikan Kader Khusus Perempuan Nasional (PKKPN) Angkatan 1 PDI Perjuangan, di Wisma Kinasih, Depok.

Kader perempuan, kata dia, memiliki keunggulan loyalitas tetapi sering tidak menjadi faktor insentif untuk promosi. Karena itu, Dhani berharap partai menciptakan kebijakan afirmasi terkait dua hal yaitu ekonomi berupa bantuan keuangan dan politik yaitu agar perempuan diberi nomor-nomor yang berpeluang terpilih (electable) di dapil basis partai.


“Kebijakan affirmasi oleh UU hanya akan efektif jika digenapi dengan kebijakan affirmasi internal parpol,” ungkapnya.

Menurut Dhani, PDI Perjuangan paling berpeluang untuk menambah perempuan di parlemen di berbagai tingkat tetapi jangan karena proses natural (elektabilitas yang meningkat). PDI Perjuangan pun akan bisa mewujudkan politik berkeadaban apabila makin banyak perempuan di politik. Sekaranglah momentum tersebut.
 
Di tempat sama, Sekretaris Badiklatpus Eva K Sundari mengatakan, berdasarkan hasil Pemilu 2014 lalu tingkat keterpilihan kader perempuan di DPR memangmasih jauh dari harapan yakni sebanyak 97 perempuan atau 17,32 persen dari 560 kursi DPR yang diperebutkan 12 parpol peserta Pemilu 2014 di 77 daerah pemilihan.
 
Persentase itu jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya mengalami penurunan. Pada Pemilu 2009 yang juga menggunakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak mencapai 18,3 persen (103 kursi). [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya