Tjahjo Kumolo dan Suhardi Alius/Humas BNPT
BNPT menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (12/3).
MoU itu langsung ditandatangani oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. MoU disaksikan para pejabat eselon 1 dan 2 BNPT serta pejabat dari Kemdagri.
"Mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan tercipta sistem pembinaan kepada narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, keluarga, dan jaringannya secara efektif dan efisien. Saat ini ada 600 lebih mantan napi terorisme yang sudah bebas. Penanganan mereka harus benar agar tidak kembali ke jaringan lamanya," ujar Komjen Suhardi Alius.
Menurut, mantan Kabareskrim Polri tersebut, MoU ini sangat penting untuk mendukung program-program penanggulangan terorisme, terutama yang melibatkan pemerintah daerah, baik itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) dan Pemerintah Kota (Pemko). Dengan lebih aktifnya pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan bisa menciptakan imunitas di masyarakat dari penyebaran paham radikal terorisme di derah. Ini juga penting untuk melakukan deteksi dini ancaman terorisme yang muncul di masyarakat.
Selain itu, lanjut Suhardi, sinergi ini diharapkan, masyarakat tidak lagi memarjinalkan pani terorisme, mantan napi terorisme, dan keluarganya. Ini penting agar mereka bisa membaur dan tidak lagi berpikir untuk kembali ke jaringan lamanya. Pasalnya, dari 600 mantan napi yang telah bebas, tiga orang yang pernah menjalani program deradikalisasi, kambuh melakukan aksi terorisme yaitu teror Cicendo, Samarinda, dan Jatiluhur.
Juga para returness atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Suriah untuk bergabung dengan ISIS, juga ditangani secara benar. BNPT telah memberikan semua data itu ke Kemendagri, sehingga seluruh aparat pemerintah mulai dari pusat sampai ke desa, bisa terus memantau mereka dan memberikan laporan terkait kegiatanya.
"Ini penting, dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah ini, penanggulangan terorisme di Indonesia akan lebih efektif dan diharapkan dengan adanya deteksi dini, pencegahannya akan lebih maksimal," jelasnya.
Selama ini, BNPT memang telah memiliki mitra pencegahan terorisme di daerah yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
Mendagri Tjahjo menguraikan, pihaknya sudah mempunyai data kependudukan yang 260 juta lebih lengkap jelas. Dari 260 itu 194 juga sudah punya EKTP, sudah merekam data. Ini semata-mata untuk pendataan WNI, juga untuk kepentingan semua masalah untuk menjaga kedaulatan NKRI.
"Dari kacamata kemendagri, urusan radikalisme dan terorisme, kami harus berani dan sudah berani, menentukan sikap siapa kawan, siapa lawan. Baik kelompok golongan apapun yang ingin memecah belah bangsa ini, mengubah ideologi, dan UUD 45, termasuk membuat kakacauan, ingin merusak Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI," tegasnya.
Mendagri sangat mengapresiasi kinerja BNPT, termasuk mengurus para
returness.
"Apapun mereka ini WNI, baik yang mereka terang-terangan meninggalkan negara kita ke Suriah, dan kembali lagi. Ini sudah diupayakan oleh BNPT. Juga langkah BNPT mempertemukan pelaku dan korban terorisme. Ini terobosan luar biasa dan baru pertama kali di dunia,†terang Tjahjo.
Dengan MoU ini, Mendagri mendukung konsep dan gerakan, sistem dan pola penanggulangan terorisme yang telah dijalankan BNPT.
[wid]
