Industri makanan dan minuman (mamin) ngaku mulai kesulitan mendapatkan garam. Hal itu terÂjadi karena impor garam industri sebesar 1,8 juta ton belum terealisasi.
"Kami dapat laporan dari teman-teman baik di PuÂlau Jawa maupun di luar daerah kalau mereka muÂlai kesulitan mendapatÂkan bahan baku (garam). Penyebabnya, karena stok di pasaran sudah meniÂpis karena garam indusÂtri impor belum masuk," ungkap Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Suroso Natakusumah keÂpada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.
Dia menuturkan, saat ini industri mamin masih bisa produksi karena memanÂfaatkan stok lama. Namun demikian, stok kini sudah semakin menipis. DiperÂkirakannya, stok akan habis dalam waktu satu dua bulan ke depan.
Suroso menyayangkan kondisi ini karena industri mamin ingin meningkatÂkan produksi mengingat tidak lama lagi memasuki bulan suci Ramadan. Jika banyak industri berhenti produksi maka dampakÂnya akan dirasakan masyarakat.
"Harga produksi mamin akan naik di bulan puasa," katanya.
Suroso menuturkan, pihaknya sebenarnya tidak ngotot ingin gunakan garam impor. Masalahnya, garam produksi petani lokal bisa memenuhi spesifikasi yang diperlukan industri.
"Soal kualitas tidak bisa ditawar, karena bahan baku akan menentukan kualitas mamin yang kita produksi. Makanya dengan kondisi seperti sekarang kami tidak bisa berbuat apa-apa karena bahan baku ini tidak bisa kita substitusi," ungkapÂnya.;
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan MiÂnuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S LukÂman mengungkapkan, gaÂram merupakan komponen penting dalam industri maÂmin. Tidak ada garam maka tidak bisa produksi.
Dari sisi nilai produksi, Adhi menjelaskan, garam hanya komponen kecil. Misalnya, untuk produk mie instan seharga Rp 2.000, biaya garam hanya sekitar Rp 2 sampai Rp 5 per produk.
"Komponen kecil, tetapi penting dan tidak tergantikan," terangnya.
Dia menyayangkan impor garam sampai saat ini belum juga terealisasi. Padahal, pihaknya mengaÂjukan sejak Januari.
Menurutnya, jika impor belum terealisasi karena belum ada titik kesepakatan mengenai jumlah antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seharusnya ada yang masuk dulu walapun nggak banyak, agar produksi industri tidak berÂhenti. ***
