Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Stok Garam Industri Menipis Warning Buat Pemerintah

MINGGU, 11 MARET 2018 | 10:35 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua DPR Bambang Soesatyo mewanti-wanti pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap menipisnya stok garam untuk bahan baku industri di dalam negeri.

Legislator Partai Golkar itu meminta pemerintah berinovasi untuk menggenjot produksi garam di dalam negeri sehingga tak bergantung pada impor.

Bamsoet, panggilan kondang Bambang, mengatakan, menipisnya stok garam industri di dalam negeri terkait erat dengan permintaan dari industri makanan dan minuman yang meningkat. Karena itu, katanya, harus ada solusi permanen dari pemerintah guna mengatasi ancaman kelangkaan garam industri.


"Pimpinan DPR meminta pemerintah segera melakukan pengembangan teknologi guna meningkatkan produksi garam di Indonesia dan memberi kemudahan bagi para petani garam dalam memproduksi garam. Jadi  tidak selalu bergantung pada impor garam," ujar Bamsoet, Minggu (11/3).

Politikus pemilik latar belakang wartawan dan pengusaha itu juga mendorong Kementerian Pertanian agar mempermudah proses dan percepatan industri garam nasional  dengan membuka area yang potensial demi menggenjot produksi.  "Mengingat hingga saat ini kebutuhan industri makanan dan minuman untuk garam industri mencapai 535 ribu ton," sebutnya.

Selain itu, Bamsoet juga mengharapkan koordinasi antar-kementerian yang terkait langsung dengan persoalan garam bisa ditingkatkan. Antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Agar kementerian-kementerian terkait segera melakukan rapat bersama guna mencari solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap tipisnya stok garam sebagai bahan baku industri, mengingat beberapa industri makanan dan minuman terancam harus berhenti beroperasi," pungkasnya.[wid]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya