Perempuan Indonesia harus menunjukkan jati dirinya sebagai jalan peradaban politik dengan menampilkan watak politik yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, gotong royong, dan dedikasi untuk rakyat, bangsa dan negara.
Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat membuka Pendidikan Kader Khusus Perempuan Nasional (PKKPN) di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Jumat (9/3). Acara ini dilakukan sehari setelah peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret kemarin.
"Di tangan perempuanlah jalan politik yang berkebudayaan itu dapat diwujudkan. Sebab Perempuan adalah sumber kebudayaan," kata Hasto di hadapan 158 kader perempuan PDI Perjuangan peserta PKKPN seperti keterangan yang diterima redaksi akhir pekan ini.
Hasto mengatakan, pendidikan yang dilakukan PDI Perjuangan ini tidak hanya ditujukan kepada kader perempuan yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tetapi secara umum untuk mempersiapkan mereka sebagai pemimpin untuk rakyat.
Namun khusus untuk para bakal caleg, kata Hasto, selain diberikan materi ideologi, kepemimpinan, pemahaman terhadap fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, juga akan dilakukan psikotes.
"Kami benar-benar menyiapkan pemimpin untuk rakyat. Dengan keterlibatan kaum perempuan di politik maka politik dalam keseharian akan hadir. Sebab politik juga menyentuh aspek yang sederhana seperti menata lingkungan agar bersih, asri dengan tanaman dan perawatan lingkungan yang baik," kata Hasto.
"Kami sangat khawatir, wajah politik hanya berorientasi kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Sementara di akar rumput, hal-hal terkait dengan selokan yang penuh sampah, sanitasi yang tidak memadai, dan lingkungan yang semakin kotor adalah persoalan sehari hari. Hal-hal seperti itulah yang dijawab melalui politik," imbuhnya.
Secara khusus Hasto mencontohkan apa yang terjadi di Sumatera Barat dengan tradisi keislaman yang kuat, mampu melahirkan begitu banyak tokoh nasional dengan alam pikir kebangsaan seperti Dr Mohammad Hatta, Moh Yamin, Rohana Kudus, Syahrir, H. Agus Salim, A. Kagani, dan sebagainya.
"Hal itu tidak terlepas dari budaya matriarkat. Dalam ungkapan bijak kita mengenal surga di telapak kaki Ibu. Karena itulah di tengah berbagai persoalan terkait dengan wajah politik yang penuh dengan hoax, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk adu domba hanya karena kekuasaan, maka kehadiran perempuan dalam politik sangatlah penting," ujar Hasto.
"Di sinilah PDI Perjuangan menjawab tanggung jawabnya untuk memersiapkan perempuan Indonesia untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi hadirnya politik yang berkeadaban," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan
Kesehatan, Perempuan dan Anak, Sri Rahayu, menambahkan lulusan PKKPN ini akan dididik dan digembleng bukan untuk sekadar untuk memenuhi kuota 30 persen Perempuan, namun membangun dan memberdayakan Perempuan mulai dari tataran ideologi dan juga soft skill.
"Sehingga ke depan diharapkan pada para kader perempuan ini mampu menjadi mata dan telinga partai yang melihat dan mendengar jeritan hati rakyat. Mampu tertawa dan menangis bersama rakyat," ujarnya.
Para politisi perempuan, kata Sri, harus mampu mengembangkan diri tidak semata-mata untuk kepentingan jangka pendek apalagi sekedar memenuhi kuota perempuan pada pemilu.
"Namun diharapkan para kader perempuan ini mampu menjadi kader partai yang juga siap ditempatkan di tingkat struktur partai," tandasnya.
[mel]
