Capaian penerimaan pajak pada awal tahun ini cukup mengembirakan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (KeÂmenkeu) Robert Pakpahan mengungkapkan, pihaknya berhasil meraup penerimaan pajak sebesar Rp 156,8 triliun, atau 11,32 persen dari target sebesar Rp 1.424,7 triliun. Penerimaan yang dikumpulÂkan sejak 1 Januari hingga 7 Maret 2018 tersebut tumbuh 19,06 persen dari periode yang sama pada tahun lalu.
"Ini bagus. Semoga terus-terusan setiap bulan. Sehingga kerjaan kita bisa lebih ringan," kata Robert di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Dia menuturkan, tingginya setoran pajak tersebut tidak lepas dari program tax amÂnesty (pengampunan pajak). Program itu mendorong keÂpatuhan para wajib pajak. Selain itu, juga ditopang konÂdisi perekonomian yang terus membaik sejak tahun lalu.
Dia merincikan, penerimaan pajak tersebut terdiri dari PPh non Migas, sebesar Rp 88,7 triliun atau 10,8 persen dari target. Jumlah tersebut tumbuh 20,26 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Kemudian, Pajak PertamÂbahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang MeÂwah (PPnBM) sebesar Rp 67 triliun atau 12,3 persen dari target. Jumlah itu tumbuh 18,37 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, Pajak Bumi Bangunan (PBB) tercatat miÂnus Rp 133,9 miliar atau 0,77 persen dari target. Jumlah itu tumbuh minus 134,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pajak lainnya sebeÂsar Rp 1,2 triliun, atau 12,7 persen dari target. Jumlah itu tumbuh 28,28 persen dari periÂode yang sama tahun lalu.
Untuk jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), lanjut Robert, sampai dengan 7 Maret mencapai 3,9 juta peÂlaporan. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang hanya sekitar 2 juta pelaporan.
Menteri Keuangan (MenÂkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kinerja positif penerimaan pajak menunÂjukkan, pos penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) positif. Ketahanan ekonomi Indonesia semakin baik dalam menghadapi sentimen global, terutama berasal dari Amerika Serikat. Menurutnya, semakin baik penerimaan pajak, maka kebutuhan pembiayaan dari eksternal bisa semakin ditekan. Rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto pun dapat semakin ditekan dari tarÂget sebesar 2,19 persen dalam APBN 2018. "Kalau pondasi dari APBN bisa dijaga tentu saja Indonesia bisa menahan kalau ada arus dari luar," pungÂkasnya. ***
