Berita

Foto/Net

Bisnis

Kurangi Utang, Pemerintah Kudu Uber Sumber Dana Lain

R&I Kerek Rating Surat Utang Indonesia Jadi BBB+
KAMIS, 08 MARET 2018 | 11:17 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mendongkrak rating surat utang atau Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia dari BBB-/Outlook Positif menjadi BBB/Outlook Stabil pada 7 Maret 2018. Kenaikan SCR dipercaya mampu menambah keyakinan dunia internasional atas kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang semakin kuat.

 Hal ini dikatakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. "Pengakuan tersebut didukung efektivitas ke­bijakan pemerintah dan otoritas dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Serta komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan reformasi struktural,"  tuturnya di Jakarta, kemarin.

Karenanya, sambung Agus, momen positif tersebut perlu dipertahankan bersama untuk memastikan terjaganya stabilitas perekonoman. Sehingga mendu­kung tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kuat, berkelanjutan dan inklusif.


"Dalam kaitan ini, Bank Sen­tral akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan termasuk me­nempuh langkah-langkah stabi­lisasi nilai tukar agar sesuai nilai fundamentalnya. Serta upaya pendalaman pasar keuangan untuk menjaga stabilitas pereko­nomian," ucapnya.

R&I sebelumnya memper­baiki outlook SCR Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB-(Investment Grade) pada 5 April 2017.

Dalam keterangan persnya, R&I menyatakan, faktor kunci yang mendukung kenaikan SCR Indonesia adalah perekonomian Indonesia yang terus menunjuk­kan kinerja yang sangat baik dengan inflasi yang rendah dan stabil, defisit fiskal yang terjaga, serta utang pemerintah yang rendah.

"Ketahanan ekonomi Indonesia juga dinilai semakin baik dalam menghadapi gejolak eksternal, tercermin dari defisit transaksi ber­jalan yang rendah dan cadangan devisa yang besar," sebutnya.

Selain itu, pembangunan in­frastruktur menunjukkan kema­juan dan iklim investasi semakin membaik. R&I juga mencatat bahwa upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak melalui penguatan basis data perpajakan dinilai cukup baik.

Lebih lanjut, R&I meyakini ke­bijakan yang berfokus pada stabilitas makroekonomi dan rangkaian inisiatif reformasi struktural akan terus berlanjut di tengah berbagai agenda politik, yaitu Pilkada 2018 serta Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

Dihubungi terpisah, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual meminta pemerintah terus menjaga kon­disi ini. Bahkan kalau bisa terus meningkatkan iklim di pasar saham. Dengan kondisi itu, harapannya investor tak segan berinvestasi di Tanah Air.

"Saya pikir kita masih men­jadi salah satu negara yang dimi­nati investor, dan itu konfirmasi bahwa Indonesia semakin baik. Apalagi tahun lalu pasca kenai­kan rating, sempat terjadi bullish dari investor ke pasar modal mau­pun investasi dalam negeri," kata David kepada Rakyat Merdeka.

Ia melihat pertumbuhan ekono­mi hanya menjadi bagian kecil pertimbangan dalam penentuan rating utang. Karena itu sisi fiskal yang seharusnya mendapat perha­tian lebih oleh pemerintah.

"Tentu kita ingat, bahwa tekanan suku bunga Amerika Serikat (Fed rate) naik, beban utang semakin mahal. Rupiah juga mengalami depresiasi, utang makin mahal karena banyak Surat Berharga Negara (SBN) Valas. Ini menjadi beban-beban yang harus ditang­gulangi pemerintah," ucapnya.

Ke depan, sambung David, Indonesia perlu lebih banyak di­versifikasi pendanaan, sehingga mengurangi ketergantungan utang ke luar negeri.

"Sekarang tren pendanaan di In­donesia sudah bagus, dapen (dana pensiun) sudah berperan di SPN (surat perbendaharaan negara). Untuk pendanaan proyek, bank-bank juga masuk. Peran swasta terus didorong," katanya.

Kini tantangan yang harus dihadapi pemerintah, menurut Da­vid adalah, memperbesar peneri­maan pajak. Penerimaan pajak tahun ini perlu diseimbangkan kembali dengan kemungkinan realisasinya.

"Pada saat bersamaan, tax ratio harus ditingkatkan. Tapi jangan sampai mengganggu confidence," ujarnya. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya