Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional cepat rampung. Aturan ini bisa mencetak banyak pengusaha nasional.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang-Undang Kewirausahaan akan memperkuat perekonomian nasional. Karena itu, Hipmi berharap RUU Kewirausahaan dapat kelar tahun ini.
Hal tersebut dikatakan Bahlil dalam pembukaan Sidang DeÂwan Pleno dan Rapimnas HIPMI di Tangerang, Banten, kemarin. Dalam kesempatan itu hadir Presiden Jokowi.
Presiden didampingi Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PerÂdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Pendidikan dan KebuÂdayaan Muhadjir Effendy, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Kapolri Tito Karnavian,
Menurut dia, salah satu usulan penting dalam RUU KewirausaÂhaan adalah adanya kewajiban lembaga keuangan seperti perÂbankan nasional mengalokasikan 30 persen dari penyaluran kredÂitnya untuk membiayai pelaku Usaha Mikro Kecil dan MenenÂgah (UMKM). "Dengan begitu akan banyak lahir pengusaha-pengusaha baru," ujarnya.
Meski Indonesia masuk daftar negara dalam kategori sejahtera, kata dia, tapi rasio kewirausahaan saat ini masih di bawah negara-negara tetangga lainnya. Malaysia jumlah wirausaha mencapai 5 persen, Singapura 7 persen, China 10 persen, Jepang 11 persen, dan Amerika Serikat 12 persen.
Bahlil juga meminta, Presiden Jokowi tak segan memberantas praktik oligarki. Sebab, moÂnopoli di sektor ekonomi akan berdampak pada ketidakseimÂbangan mengakses aset-aset ekonomi. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menodai Program Nawacita pemerintah.
"Oligarki ekonomi, monopoli sudah menjadi penyakit yang harus diberantas. Yang kaya tambah kaya yang miskin berÂtambah miskin. Ini berlawanan dengan Nawacita Bapak PresiÂden," katanya.
Karena itu, dia berharap, memÂperkuat peran Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) untuk memberantas praktik monopoli. Peran KPPU harus kuat seperti Komisi Pengawas Korupsi (KPK).
Penguatan KPPU dapat mendistribusi kekayaan menÂjadi lebih merata pada seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, cuma satu persen penduduk yang menÂguasai 49 persen akses ekonomi. "Hipmi akan selalu berada di garda terdepan untuk menduÂkung pemerintah agar tidak terjadi monopoli ekonomi," ujarnya.
Presiden Jokowi meminta, Bahlil merumuskan strategi membangun usaha kecil menjadi menengah, dan usaha menenÂgah naik ke kelas atas hingga menjadi konglomerat. "Tolong dirumuskan jurusnya seperti apa, saya terima jadi saja," tutur Presiden disambut tawa dan riuh tepuk tangan semangat peserta.
Bukan cuma itu, mantan Gubernur Jakarta ini juga akan membantu melalui koordinasi perbankan. Sehingga, industri bank umum mau menaikkan angka kredit yang disalurkan ke UMKM. Dengan begitu, permasalahan UMKM di sekÂtor permodalan bisa segera teratasi.
Jokowi menyebut, indeks kewirausahaan Indonesia sudah meningkat jadi 3,01 persen, dari sebelumnya 1,6 persen pada 2013. Kenaikan itu dinilai sebagai sinyal positif bagi iklim kewirausahaan yang sudah tumÂbuh masif di Tanah Air.
"Saya setuju undang-undang ini segera diselesaikan oleh DPR karena di dalamnya menyangkut percepatan ekonomi oleh penguÂsaha pemula," ujarnya.
RUU Kewirausahaan NasionÂal telah masuk Prolegnas 2015-2019. Saat ini pembahasannya memasuki Pembicaraan Tingkat I di Panitia Kerja DPR. ***
