Berita

Foto/Net

Pertahanan

Heboh Data Registrasi Kartu Seluler Bocor, Siapa Yang Tanggung Jawab?

RABU, 07 MARET 2018 | 11:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kebocoran data NIK dan KK saat registrasi kartu seluler pra bayar hebohkan warga dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Infromasi (Kemkominfo) sebagai pihak yang wajibkan registrasi jadi sasaran ke­marahan pegiat media sosial.

Awalnya seorang pengguna Twitter dengan akun @anindastiwi melaporkan, KK dan NIK-nya tidak bisa digunakan saat registrasi ulang kartu pra bayar. "@ IndosatCare bagaimana kak ini NIK saya bisa terpakai lebih dari 50 nomor saat saya cek registrasi di web indosat @ kemkominfo tolong solusi nya bagaimana. Takutnya dipakai orang jahat," tulisnya pada 28 Februari silam.

Admin Indosat Ooredoo pun meminta Aninda untuk melakukan registrasi ulang dan menjamin data yang dimasukkannya akan valid dan terjaga kerahasiannya. Saat Aninda melakukan pengecekan, dia hanya mengenali satu deret nomor yang digunakannya sendiri.


Cuitan @anindastiwi bikin heboh jagat dunia maya. Berbagai cuitan mulai dari pertanyaan, protes hingga kecaman disam­paikan warganet pada Kemkominfo.

"Bahaya itu...@kemkominfo harus bertanggungjawab, bila tak mau dituntut publik,"  cuit akun @Acheestra2.

"@KEMENKOMINFO gimana nih pak, rakyat cemas loh, jangan bikin ke­bijakan yang asal asalan dong," tambah akun @AnugrahFitrah1.

"Kebocoran NIK dan NKK sehingga diketahui oleh pihak ketiga dan disalah­gunakan perlu menjadi perhtian serta penanganan serius baik operator selular maupun kementrian terkait. Jangan sam­pai dibiarkan begitu saja," ujar akun @ ricoruhukail.

"Ini yg ditakutkan masyarakat, ke­napa males buat registrasi... dan kejadian deh," kata akun @a53pfarhani.

"Maka nya @kemkominfo jika be­lum mampu jangan buat aturan-aturan yang tidak jelas..jika ada yang meng­gugat karena data nya bocor, kalian mau ngeles apa lagi .koplak," kesal akun @ Nakei_zahwa.

"Kebocoran data NIK dan KK adalah kejahatan. Harus ada yang bertanggung­jawab," sambung akun @stupacorp.

"Kami harap @kemkominfo segera memberi penjelasan soal kebocoran data kependudukan masyarakat yg sudah meregistrasi ulang nomor ponselnya! Kami tidak ingin data kami dipakai pen­jahat atau kecurangan dalam #Pilpres2019 nanti! Data NIK & KK Masyarakat Bocor!" kicau akun @CondetWariors.

"Waddaw........ Kenapa nih ??? Yg minta data dikumpulin harus tanggung jawab nih kalo sampe ada penyalahgunaan data tersebut !!! Sanggup ???!!!" cuit akun @ NellySu94656647.

Kemenkominfo menegaskan tidak ada kebocoran terhadap data NIK dan no­mor KK. Namun mereka mengakui jika ditemukan adanya penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) selaku Ketua BRTI Ahmad M. Ramli membenarkan adanya laporan masyarakat mengenai pendaftaran nomor dalam jumlah banyak dan memakai satu NIK tertentu. Pihaknya telah melaku­kan pendalaman dan tidak menemukan ada kebocoran data dari sistem.

"Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data," ujar Ramli.

Dia mengingatkan masyarakat tetap berhati-hati menjaga identitas individu, terutama saat meminta bantuan untuk melakukan registrasi prabayar.

"Jangan sampai dicatat, difoto, difo­tokopi kecuali (pendaftaran) pada gerai milik operator langsung,"  sebutnya.

Namun penjelasan pemerintah ini tak membuat warganet puas. "Gak asyik banget kominfo cuma minta maaf dan tetap membebankan pelanggan yang KK dan NIK digunakan orang lain untuk reg­istrasi no hp untuk lapor dan urus sendiri. Cuma segini aja tanggung jawab @kem­kominfo atas peraturan yg kalian bikin?" semprot akun @RestyCayah. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya