Berita

Foto/Net

Pertahanan

Heboh Data Registrasi Kartu Seluler Bocor, Siapa Yang Tanggung Jawab?

RABU, 07 MARET 2018 | 11:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kebocoran data NIK dan KK saat registrasi kartu seluler pra bayar hebohkan warga dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Infromasi (Kemkominfo) sebagai pihak yang wajibkan registrasi jadi sasaran ke­marahan pegiat media sosial.

Awalnya seorang pengguna Twitter dengan akun @anindastiwi melaporkan, KK dan NIK-nya tidak bisa digunakan saat registrasi ulang kartu pra bayar. "@ IndosatCare bagaimana kak ini NIK saya bisa terpakai lebih dari 50 nomor saat saya cek registrasi di web indosat @ kemkominfo tolong solusi nya bagaimana. Takutnya dipakai orang jahat," tulisnya pada 28 Februari silam.

Admin Indosat Ooredoo pun meminta Aninda untuk melakukan registrasi ulang dan menjamin data yang dimasukkannya akan valid dan terjaga kerahasiannya. Saat Aninda melakukan pengecekan, dia hanya mengenali satu deret nomor yang digunakannya sendiri.


Cuitan @anindastiwi bikin heboh jagat dunia maya. Berbagai cuitan mulai dari pertanyaan, protes hingga kecaman disam­paikan warganet pada Kemkominfo.

"Bahaya itu...@kemkominfo harus bertanggungjawab, bila tak mau dituntut publik,"  cuit akun @Acheestra2.

"@KEMENKOMINFO gimana nih pak, rakyat cemas loh, jangan bikin ke­bijakan yang asal asalan dong," tambah akun @AnugrahFitrah1.

"Kebocoran NIK dan NKK sehingga diketahui oleh pihak ketiga dan disalah­gunakan perlu menjadi perhtian serta penanganan serius baik operator selular maupun kementrian terkait. Jangan sam­pai dibiarkan begitu saja," ujar akun @ ricoruhukail.

"Ini yg ditakutkan masyarakat, ke­napa males buat registrasi... dan kejadian deh," kata akun @a53pfarhani.

"Maka nya @kemkominfo jika be­lum mampu jangan buat aturan-aturan yang tidak jelas..jika ada yang meng­gugat karena data nya bocor, kalian mau ngeles apa lagi .koplak," kesal akun @ Nakei_zahwa.

"Kebocoran data NIK dan KK adalah kejahatan. Harus ada yang bertanggung­jawab," sambung akun @stupacorp.

"Kami harap @kemkominfo segera memberi penjelasan soal kebocoran data kependudukan masyarakat yg sudah meregistrasi ulang nomor ponselnya! Kami tidak ingin data kami dipakai pen­jahat atau kecurangan dalam #Pilpres2019 nanti! Data NIK & KK Masyarakat Bocor!" kicau akun @CondetWariors.

"Waddaw........ Kenapa nih ??? Yg minta data dikumpulin harus tanggung jawab nih kalo sampe ada penyalahgunaan data tersebut !!! Sanggup ???!!!" cuit akun @ NellySu94656647.

Kemenkominfo menegaskan tidak ada kebocoran terhadap data NIK dan no­mor KK. Namun mereka mengakui jika ditemukan adanya penyalahgunaan data pribadi tersebut.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) selaku Ketua BRTI Ahmad M. Ramli membenarkan adanya laporan masyarakat mengenai pendaftaran nomor dalam jumlah banyak dan memakai satu NIK tertentu. Pihaknya telah melaku­kan pendalaman dan tidak menemukan ada kebocoran data dari sistem.

"Yang terjadi saat ini yang menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yang digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data," ujar Ramli.

Dia mengingatkan masyarakat tetap berhati-hati menjaga identitas individu, terutama saat meminta bantuan untuk melakukan registrasi prabayar.

"Jangan sampai dicatat, difoto, difo­tokopi kecuali (pendaftaran) pada gerai milik operator langsung,"  sebutnya.

Namun penjelasan pemerintah ini tak membuat warganet puas. "Gak asyik banget kominfo cuma minta maaf dan tetap membebankan pelanggan yang KK dan NIK digunakan orang lain untuk reg­istrasi no hp untuk lapor dan urus sendiri. Cuma segini aja tanggung jawab @kem­kominfo atas peraturan yg kalian bikin?" semprot akun @RestyCayah. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya