Adang Saf Ahmad/Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan langkah preventif harus dikedepankan dibandingkan aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Pengurangan risiko dititikberatkan pada saat sebelum terjadinya bencana.
"Kami tidak ingin menyaksikan hilangnya nyawa manusia berikut aset sosial-ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur yang susah payah kita bangun, hancur karena kita kurang memperhatikan aspek kebencanaan. Indonesia merupakan wilayah yang rentan bencana, sehingga kami harus menyiapkan infrastruktur yang mampu merespon tantangan kebencanaan tersebut," ujarnya.
Dalam mewujudkan infrastruktur tangguh, Kementerian PUPR terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Salah satunya dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dalam berbagi informasi prakiraan cuaca dan iklim yang sangat menunjang pembangunan infrastruktur.
Dalam mewujudkan infrastruktur tangguh, Kementerian PUPR terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Salah satunya dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dalam berbagi informasi prakiraan cuaca dan iklim yang sangat menunjang pembangunan infrastruktur.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad yang mewakili Menteri Basuki mengatakan, secara geografis, Indonesia terletak di tiga pertemuan lempeng tektonik. Posisi ini menjadikan Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun juga rawan bencana.
Strategi Kementerian PUPR telah mempertimbangkan berbagai parameter risiko bencana dalam seluruh tahapan pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan hingga pengelolaannya.
"Kami harus memperhitungkan risiko bencana sejak tahap perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan infrastruktur dengan menekankan kepada mitigasi dan adaptasi bencana agar resiko bencana sudah diantisipasi," ujarnya.
Dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur, desain sudah harus mendapatkan sertifikasi oleh komisi yang beranggotakan para ahli. Misalnya untuk bendungan oleh Komisi Keamanan Bendungan (KKB), sementara untuk desain jembatan panjang dan terowongan jalan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKNTJ).
Di samping itu juga terus dilakukan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur yang memadai agar dapat berfungsi secara optimal. "Kami juga menerapkan status kesiapsiagaan bencana, melakukan tindakan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menjamin terpenuhinya pelayanan publik, di bawah koordinasi BNPB," jelasnya.
Untuk mengantisipasi dan sekaligus merespon resiko terhadap banjir atau rob, Kementerian PUPR telah membangun di antaranya Waduk Jati Gede Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi, Jawa Barat (Dry DAM) untuk merespon atas banjir di hilir Sungai Ciliwung, terutama Kota Jakarta, pembangunan Tanggul Pantai Kali Baru di Jakarta, serta pembangunan Tanggul Pantai di Kota Semarang.
"Mitigasi juga melibatkan masyarakat agar mereka bisa melakukan penanganan terhadap diri sendiri," terangnya.
[wid/***]
