Deklarasi kesiapan ekonom senior, Dr. Rizal Ramli, untuk berlaga di panggung Pilpres 2019, pasti mendapat sambutan positif dari rakyat.
Sebab, ketokohan mantan menteri pemerintahan Gus Dur dan Jokowi itu sudah dikenal baik oleh semua kelas masyarakat, terutama perannya dalam perbaikan ekonomi dan perubahan politik.
Demikian disampaikan analis kebijakan publik dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Lukman Hakim, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/3).
Menurut Lukman, fokus pemerintah Indonesia di masa reformasi ini adalah penguatan ekonomi. Pemerintah Indonesia dituntut berani keluar dari mazhab ekonomi yang mengutamakan kapitalisme dan pasar bebas. Dalam hal inilah Rizal Ramli menjadi sosok yang penting.
"Fokus pemerintahan pasca Orde Baru kan penguatan ekonomi, maka harus keluar dari mainstream pasar bebas yang kegagalannya sudah dikritik termasuk oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon," terang pria yang juga eksponen Gerakan 98 itu.
Lukman mengatakan, Rizal Ramli atau RR adalah tokoh utama yang bersikap kontra terhadap paham ekonomi neoliberal. Bahkan pemikiran ekonominya dipakai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara asing.
"Dia
icon dalam negeri dan boleh dikatakan internasional karena membawa perubahan ketika menjadi konsultan ekonomi negara luar, salah satunya Vietnam. Dia juga anggota panel ahli ekonomi PBB," terang dosen.
Lukman mengatakan, dunia sudah mengakui kegagalan kapitalisme. Pasar bebas juga sudah dianggap usang karena gagal memakmurkan negara berkembang dan miskin.
"Dunia termasuk Indonesia harus cari alternatif jalan ekonomi. Di Indonesia, RR ini tokohnya, dia capres rakyat," tegas dia.
Dari segi popularitas dan elektabilitas, Lukman menilai RR telah dikenal banyak masyarakat kelas bawah dan menengah karena sepak terjangnya dari era Gus Dur sampai sekarang. Apalagi, RR melahirkan banyak terobosan kala masih menjabat Menteri Koordinator Maritim di era Jokowi.
"Parpol harus berani cari tokoh alternatif di luar mainstream, Capresnya rakyat. Saya yakin RR bisa membuat kebijakan yang menyejahterakan seperti amanat konstitusi," tutup Lukman.
[ald]
