Berita

Advertorial

Jembatan Batam-Bintan Butuh Biaya Rp 4,3 Triliun

SENIN, 05 MARET 2018 | 10:18 WIB

. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) pembangunan Jembatan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 7.035 meter.

Proyek jembatan Batam-Bintan diperkirakan menelan biaya hingga mencapai Rp 4,3 triliun.

Usulan pembangunan Jembatan Babin disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada akhir Februari lalu yang juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.


"Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan jembatan ini untuk dibangun sehingga ini harus kita persiapkan dengan baik. Gambar desain awal sudah ada, tetapi juga harus dilakukan penelitian seksama melalui penyiapan FS dan DED. Apalagi jembatan ini melalui laut, harus dilakukan penelitian bathymetri dan geologi teknik yang detail," kata Menteri Basuki baru-baru ini.

Mengenai biaya pembangunannya yang cukup besar, Kementerian PUPR mempertimbangkan untuk menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Kalau dibiayai swasta seluruhnya, jembatan ini nanti akan menjadi tol dan tarifnya akan mahal sekali. Oleh karena itu pemerintah akan terlibat agar tarifnya lebih terjangkau. Semua akan kita hitung dalam FS-nya. Berapa tarifnya dan berapa pendanaan pemerintah yang dibutuhkan," jelasnya.   

Pembangunan jembatan Babin dibagi menjadi tiga trase, yakni trase pertama menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh sepanjang 2.124 meter, trase kedua Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau sepanjang 4.056 meter dan trase ketiga Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang 855 meter.

Pembangunan bertujuan meningkatkan konektivitas Batam-Bintan dan mengurangi biaya logistik di Kepri. Ke depan tidak hanya Pulau Batam yang dikembangkan, tetapi juga Bintan yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh dan Pulau Galang sebagai kawasan industri dan pariwisata. [rus/***]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya