Berita

Advertorial

Jembatan Batam-Bintan Butuh Biaya Rp 4,3 Triliun

SENIN, 05 MARET 2018 | 10:18 WIB

. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) pembangunan Jembatan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 7.035 meter.

Proyek jembatan Batam-Bintan diperkirakan menelan biaya hingga mencapai Rp 4,3 triliun.

Usulan pembangunan Jembatan Babin disampaikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada akhir Februari lalu yang juga dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.


"Bapak Presiden Joko Widodo telah memutuskan jembatan ini untuk dibangun sehingga ini harus kita persiapkan dengan baik. Gambar desain awal sudah ada, tetapi juga harus dilakukan penelitian seksama melalui penyiapan FS dan DED. Apalagi jembatan ini melalui laut, harus dilakukan penelitian bathymetri dan geologi teknik yang detail," kata Menteri Basuki baru-baru ini.

Mengenai biaya pembangunannya yang cukup besar, Kementerian PUPR mempertimbangkan untuk menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Kalau dibiayai swasta seluruhnya, jembatan ini nanti akan menjadi tol dan tarifnya akan mahal sekali. Oleh karena itu pemerintah akan terlibat agar tarifnya lebih terjangkau. Semua akan kita hitung dalam FS-nya. Berapa tarifnya dan berapa pendanaan pemerintah yang dibutuhkan," jelasnya.   

Pembangunan jembatan Babin dibagi menjadi tiga trase, yakni trase pertama menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh sepanjang 2.124 meter, trase kedua Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau sepanjang 4.056 meter dan trase ketiga Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang 855 meter.

Pembangunan bertujuan meningkatkan konektivitas Batam-Bintan dan mengurangi biaya logistik di Kepri. Ke depan tidak hanya Pulau Batam yang dikembangkan, tetapi juga Bintan yang memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Sauh dan Pulau Galang sebagai kawasan industri dan pariwisata. [rus/***]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya