Sebetulnya tanpa impor stok beras nasional dinilai masih cuÂkup dan bakal terus meningkat. Penyebab melambungnya harga beras bukan karena ketersediaan yang menipis tapi karena pasoÂkan yang tidak merata.
Kebijakan impor beras yang dilakukan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dinilai tidak tepat dan masih mengundang keÂcurigaan. Walau Bulog menyeÂbut bahwa impor kali ini bersih tapi tetap saja ada tanda tanya besar dari kebijakan tersebut.
"Saya sih enggak yakin impor ini tidak ada praktik hanky panky (kecurangan) dalam melakukan tender pengadaan dengan para supplier beras di luar negeri," kata Ketua Umum FSP BUMN Arief Poyuono kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Diketahui stok beras yang terseÂdia di gudang Bulog saat ini cukup banyak yaitu lebih dari 700.000 ton. Jumlah tersebut belum terÂmasuk beras impor yang jumlahÂnya bisa mencapai 261.000 ton.
Meski rencana impor awalnya adalah 500.000 ton lalu diturunkan menjadi 261.000 ton dia tidak menggubris penurunan tersebut.
Karena jika melihat stok dan ketersediaan beras di beberapa daerah apalagi saat memasuki musim panen menurut dia tidak perlu ada impor.
"Seharusnya jangan impor beÂras, karena stok nasional berÂlebih. Kan tahun ini katanya mau ada swasembada beras jadi dari 500.000 Ton jadi 216.000 ton tetap aja itu namanya impor," tutur dia.
Arief menilai kebijakan impor beras ada unsur pemaksaan unÂtuk kepentingan tertentu.
"Komoditas beras di pasar luar negeri sebelum ada impor udah diborong sama trader-trader beÂras dari Indonesia. Perusahaan supplier beras dari luar negeri itu cuma kedok sajal," cetusnya.
Dia meyakini impor beras dalam prosesnya akan ada pemÂbagian keuntungan yang diÂterima oleh oknum di Bulog. Dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindakÂlanjuti urusan ini.
"Saya enggak yakin akan berjalan bersih, dalam proses tender pasti ada
fee fee yang disediakan oleh supplier beras pada oknum pejabat Bulog yang berhubungan dengan impor beÂras," yakinnya.
Dahulu, kata dia, di Bulog sering ada laporan palsu tentang penurunan mutu beras di gudang Bulog padahal mutunya masih bagus. Ketika dinyatakan mutu Beras menurun, dia mengatakan, oknum-oknum Bulog menjual pada pedagang dengan harga murah, hal ini yang akhirnya membuat Bulog terus merugi.
Lebih jauh dia berharap bagaimaÂna caranya agar harga beras bisa murah. Bulog harusnya mampu menjaga kestabilan harga beras.
Presiden Joko Widodo telah melakukan pembahasan untuk harga beras di Istana pada Jumat (2/3). Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden meminta Perum Bulog mampu menekan harga beras yang saat ini masih tinggi.
"Kita memang ingin supaya harga beras bisa turun, sekarang masih tinggi sekali harganya," kata Darmin.
Darmin menjelaskan, stok beras yang tersedia di gudang Bulog saat ini sekitar 700.000 ton. Jumlah tersebut sebetulnya bisa untuk menjaga harga jika operasi pasar yang dilakukan selama ini efektif.
Apalagi jumlah tersebut belum termasuk beras impor sebanyak 260.000 ton yang sampai saat ini belum dilakukan penjualan sama sekali. "Jadi kita cukup stoknya, dimana biasanya kita operasi pasar akan bergerak pada angka 140 ribu ton (beras) sekali operasi pasar dan sebenarnya perintahnya (operasi pasar) samÂpai lebaran," ucap Darmin.
Direktur Bulog Djarot mengaku sanggup menjalankan tugas dari pemerintah Presiden untuk operasi pasar beras di seluruh wilayah Indonesia. "Kita bicara bagaimana menurunkan harga beras, jadi nanti kita operasi pasar di seluruh Indonesia, ini perintah Presiden," ucap Djarot. Sampai dengan Februari 2018, harga beras untuk semua kualitas mengalami kenaikan. Harga beras kualitas premium di penggilingan naik 0,31 persen menjadi Rp 10.382 per kg dari Januari yang sebesar Rp 10.350 per kg. Untuk beras kualitas medium naik 0,37 persen menÂjadi Rp 10.215 per kg dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 10.177 per kg. Sedangkan untuk kualitas rendah naik 1,99 persen menjadi 9.987 per kg dari Januari yang sebesar Rp 9.793 per kg.
Ganti Direksi Bulog Arief Poyuono mengingatkan, beras sebagai kebutuhan pokok harus dikelola secara profesional. Menurut dia direksi Bulog dari awal berani menolak wacana imÂpor. "Harusnya juga bisa memÂberantas praktik mafia pembelian gabah petani dan pembagian beras raskin," kata Arief.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo SuÂkartono menilai, Bulog sudah gagal total. Dia meminta jajaran direksi Bulog yang sekarang untuk dirombak. "Bulog jamin satu komoditas saja sudah gagal total. Bertugas menyimpan stok beras saja sudah tidak profeÂsional dibandingkan swasta. Dan Bulog ini hanya bisa menyerap 2,3 juta ton beras dibanding dari swasta yang bisa menyerap 40 juta ton lebih," katanya. ***
