Dinasti Politik Gerogoti Keuangan Negara

Dinasti politik di Indonesia semakin besar dan telah menggerogoti keuangan negara. Di sisi lain, sejumlah Kepala Daerah sudah terbukti mengambil kesempatan dari jabatannya untuk kepentingan pribadi.

Hal itu diutarakan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/3).

"Semakin berkuasa maka potensi kerugian negara itu makin besar. Dinasti politik walau diabaikan publik tapi menggerogoti keuangan negara," jelasnya.

Sebagai penegak hukum, kata Uchok, KPK telah berusaha meminimalisir dinasti politik melalui berbagai cara. Salah satunya, operasi tangkap tangan yang dilakukan menjelang Pilkada serentak 2018 ini.

"Makanya tidak salah bila KPK OTT di daerah untuk membersihkan dinasti politik. Saya setuju apa yang dilakukan KPK membuktikan perputaran elit di sebuah daerah jadi yang kuasai dia-dia saja," tukasnya.

Uchok lalu menyebutkan sejumlah kasus dinasti politik yang telah terkena OTT KPK. Mulai dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Mantan Walikota Kendari Asrun bersama anaknya Walikota Kendari aktif Adriatma Dwi Putra, hingga Walikota Batu Eddy Rumpoko. [sam]