Doli Kurnia: Evaluasi Total Pilkada Selama 13 Tahun

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 masih menyisakan berbagai permasalahan pelanggaran, potensi kerawanan, menyebarnya isu SARA, dan lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang kontruktif untuk mewujudkan Pilkada serentak 2018 yang aman dan damai.

"Kami berharap Pilkada serentak ini akan mampu meningkatkan perluasan kesejahteraan masyarakat di lokal. Namun terbukti semangat ini terlaksana jauh panggang dari api," kata Direktur Eksekutif Indodata, Danis T Saputra Wahidin mengawali seminar bertajuk 'Pilkada Damai' di MUG Authentic Coffe Atjeh, Jalan Margonda Raya nomor 488, Pondok Cina, Beji, Kota Depok.

Pemateri lainnya yang hadir yakni Asep Kamaludin (tokoh muda Jawa Barat), Ahmad Doli Kurnia (politisi Partai Golkar), dan Ari Ganjar Herdiansyah (Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi Unpad).

Pengamatan dia di lapangan masih terdapat banyak anomali politik demi terwujudnya demokratisasi dimaksud.

"Katakanlah money politic, dinasti politik, jual beli suara dan lain sebagainya itu di tengah-tengah masyarakat masih rentan dan sering terjadi di setiap momentum Pilkada," ujar Danis yang juga penanggung jawab seminar.

Sehingga, ia berkesimpulan, Pilkada serentak masih perlu kajian dan tinjauan secara mendalam.

"Subtansi demokratisasi dalam politik ini gerbangnya adalah Pilkada serentak," ujarnya.

Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran dan Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini membeberkan, data Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah (IKP Pilkada) kurang valid. Daerah-daerah yang dikatakan rawan atau rentan terjadinya konflik sengketa ternyata berbeda dengan data yang terjadi belakangan ini.

"Oleh karena itu kajian mengenai Pilkada serentak menurut saya, harus terus dilakukan sampai nilai jernih dari demokrasi yang awalnya Pilkada Serentak ini menjadi corong utamanya mampu menjadikan kita semua melek demokrasi yang pada akhirnya harapan kesejahteraan rakyat itu seperti dari preambule  Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat terejawantahkan dengan sempurna sesuai harapan dari para pendiri bangsa kita," tutupnya.

Doli Kurnia menyoroti perlunya evaluasi total Pilkada setelah 13 tahun terlaksana.

"Harus dibuka kajian dan peluang semua alternatif, termasuk mengembalikan Pilkada di DPRD. Tentu dengan koreksi dari kelemahan sistem yang lama," tukasnya.

Doli menekankan, pertumbuhan demokrasi haruslah berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat.

Seminar ini diinisiasi Akselerasi Institute sekaligus untukmendeklarasikan Pilkada serentak yang aman dan aman.[wid]