Berita

Politik

PBB Dizalimi, Yusril Perlu Klarifikasi Ke Jokowi

KAMIS, 01 MARET 2018 | 23:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggagalkan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan dalih tidak lolos verifikasi sarat dengan kepentingan politik.

Patut diduga ada tangan-tangan jahat dari kekuatan lama yang punya dendam politik kepada Yusril Ihza Mahendra.

Begitu disampaikan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf melalui pesan elekronik kepada redaksi, Kamis (1/3).


"Saya tidak yakin KPU bertindak atas arahan dan intervensi Istana, sebab hubungan Yusril dan Jokowi sangat baik. Yang mesti dicurigai adalah kekuatan lama ikut bermain untuk menjegal PBB," katanya.

Menurut dia, dari sisi manapun tampak jelas Jokowi tidak punya kepentingan dan ambisi politik untuk menghancurkan PBB. Jika intervensi Istana menyebabkan PBB gagal diloloskan, Faizal menyarankan Yusril perlu tabayun atau klarifikasi ke Presiden Jokowi.

"Agar publik dapat menilai secara jernih dan tidak terjebak fitnah," katanya.

Lebih jauh, dia melihat, sudah sangat terang faktor polemik seputar verifikasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah kesalahan fatal yang wajib diluruskan. Sebab fakta-fakta yang digulirkan PBB sangat kuat dan harusnya diloloskan.

Namun nyatanya persoalan kecil tersebut menjadi hambatan dan tampaknya hanya dapat diselesaikan melalui sikap bijak penguasa dengan mendorong KPU untuk bertindak proporsional.

"Kuncinya sepenuhnya ada di meja pak Jokowi, jangan sampai penzaliman PBB berakibat fatal dan memicu masalah yang krusial. Akibatnya yang mengais untung adalah kelompok terkait dan hal itu harus dihindari," tukas dia.[dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya