Berita

Politik

PBB Dizalimi, Yusril Perlu Klarifikasi Ke Jokowi

KAMIS, 01 MARET 2018 | 23:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggagalkan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan dalih tidak lolos verifikasi sarat dengan kepentingan politik.

Patut diduga ada tangan-tangan jahat dari kekuatan lama yang punya dendam politik kepada Yusril Ihza Mahendra.

Begitu disampaikan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf melalui pesan elekronik kepada redaksi, Kamis (1/3).


"Saya tidak yakin KPU bertindak atas arahan dan intervensi Istana, sebab hubungan Yusril dan Jokowi sangat baik. Yang mesti dicurigai adalah kekuatan lama ikut bermain untuk menjegal PBB," katanya.

Menurut dia, dari sisi manapun tampak jelas Jokowi tidak punya kepentingan dan ambisi politik untuk menghancurkan PBB. Jika intervensi Istana menyebabkan PBB gagal diloloskan, Faizal menyarankan Yusril perlu tabayun atau klarifikasi ke Presiden Jokowi.

"Agar publik dapat menilai secara jernih dan tidak terjebak fitnah," katanya.

Lebih jauh, dia melihat, sudah sangat terang faktor polemik seputar verifikasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah kesalahan fatal yang wajib diluruskan. Sebab fakta-fakta yang digulirkan PBB sangat kuat dan harusnya diloloskan.

Namun nyatanya persoalan kecil tersebut menjadi hambatan dan tampaknya hanya dapat diselesaikan melalui sikap bijak penguasa dengan mendorong KPU untuk bertindak proporsional.

"Kuncinya sepenuhnya ada di meja pak Jokowi, jangan sampai penzaliman PBB berakibat fatal dan memicu masalah yang krusial. Akibatnya yang mengais untung adalah kelompok terkait dan hal itu harus dihindari," tukas dia.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya