Berita

Politik

PBB Dizalimi, Yusril Perlu Klarifikasi Ke Jokowi

KAMIS, 01 MARET 2018 | 23:27 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggagalkan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan dalih tidak lolos verifikasi sarat dengan kepentingan politik.

Patut diduga ada tangan-tangan jahat dari kekuatan lama yang punya dendam politik kepada Yusril Ihza Mahendra.

Begitu disampaikan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf melalui pesan elekronik kepada redaksi, Kamis (1/3).


"Saya tidak yakin KPU bertindak atas arahan dan intervensi Istana, sebab hubungan Yusril dan Jokowi sangat baik. Yang mesti dicurigai adalah kekuatan lama ikut bermain untuk menjegal PBB," katanya.

Menurut dia, dari sisi manapun tampak jelas Jokowi tidak punya kepentingan dan ambisi politik untuk menghancurkan PBB. Jika intervensi Istana menyebabkan PBB gagal diloloskan, Faizal menyarankan Yusril perlu tabayun atau klarifikasi ke Presiden Jokowi.

"Agar publik dapat menilai secara jernih dan tidak terjebak fitnah," katanya.

Lebih jauh, dia melihat, sudah sangat terang faktor polemik seputar verifikasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah kesalahan fatal yang wajib diluruskan. Sebab fakta-fakta yang digulirkan PBB sangat kuat dan harusnya diloloskan.

Namun nyatanya persoalan kecil tersebut menjadi hambatan dan tampaknya hanya dapat diselesaikan melalui sikap bijak penguasa dengan mendorong KPU untuk bertindak proporsional.

"Kuncinya sepenuhnya ada di meja pak Jokowi, jangan sampai penzaliman PBB berakibat fatal dan memicu masalah yang krusial. Akibatnya yang mengais untung adalah kelompok terkait dan hal itu harus dihindari," tukas dia.[dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya