Setelah dihambat Eropa, produk biodiesel Indonesia pun diganjal Amerika Serikat (AS) dengan pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Kementerian Perdagangan mengancam akan membawa kasus ini ke World Trade Organizations (WTO). Nasib industri biodiesel kita habis jatuh tertimpa tangga.
Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah tidak akan tinggal diam dengan kebiÂjakan Amerika itu. Kemendag akan terus berupaya membatalÂkan putusan tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melaporkan kasus itu ke organisasi perdagangan dunia.
"Kita ambil semua langkah lah, termasuk ke WTO juga," cetusnya di Jakarta, kemarin.
Selain itu, pihaknya bakal memperluas pasar ekspor tuÂrunan
crude palm oil (CPO). Menurut dia, Kemendag akan terus mencari pasar baru untuk menjual produk turunan CPO. Hal itu sejalan dengan peningÂkatan target ekspor sebesar 11 persen.
"Kami buka pasar baru, bukan hanya biodiesel, turunan dari CPO kan banyak," katanya.
Untuk diketahui, ekspor biodÂiesel ke Negeri Paman Sam dihentikan sejak pengenaan BMAD penyelidikan awal 50,71 persen pada 19 Oktober 2017 untuk seluruh eksportir biodiesel Indonesia seperti Wilmar TradÂing PTE Ltd dan PT Musim Mas. Bukan cuma itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat (
United States Department of Commerce/USDOC) bahkan menetapkan BMAD akhir sebeÂsar 92,52 persen. Khusus untuk PT Musim Mas besaran yang ditetapkan mencapai 276,65 persen.
Direktur Pengamanan PerdaÂgangan Kemendag Pradnyawati menilai, perhitungan besaran bea masuk tanpa dasar, dan bertentangan dengan kententuan anti-dumping WTO. Sebab itu, Kemendag memperjuangkan kepentingan eksportir IndoÂnesia di tingkat
United States Internasional Trade Comission (USITC) melalui submisi dan dengar pendapat.
Investigasi USITC akan memÂbuktikan ada atau tidak kerugian yang dialami industri AS unÂtuk impor biodiesel Indonesia. Putusan final untuk penentuan pengenaan bea masuk keluar 6 April 2018.
"Pemerintah dan produsen biodiesel Indonesia memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap AS di forum
Dispute Settlement Body WTO dan juga di forum USCIT," ujar Pradnyawati.
Produsen biodiesel mengaÂjukan gugatan di forum USCIT atas keputusan yang mengenaÂkan BMAS atas produk biodÂiesel pada 9 November 2017 lalu. Pradnyawati yakin upaya perusahaan eksportir Indonesia untuk banding atas putusan BMAD akan membuahkan hasil positif.
Kebijakan tersebut berdampak negatif bagi produsen dengan terhentinya ekspor biodiesel ke AS. Bea masuk anti-dumping juga akan menekan biodiesel Indonesia. Pemerintah juga bekerja sama dengan Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) untuk mempersiapkan langkah strategis dalam upaya banding melalui WTO di JeÂnewa, Swiss.
Sebelumnya, Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan menÂgungkapkan kekhawatirannya akan terjadinya efek domino atas tindakan proteksionis AS dan Uni-Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia. "Langkah ini bisa saja ditiru oleh negara tujuan ekspor biodiesel lainnya," ujar Paulus.
Pasalnya, Uni-Eropa juga melakukan penyelidikan anti-dumping terhadap produk BiodÂiesel Indonesia dan menerapkan BMAD atas ekspor Biodiesel Indonesia di Eropa. Namun, Indonesia telah memenangkan sengketa di WTO secara telak.
WTO menyatakan bahwa tindakan Uni Eropa mengguÂnakan data biaya produksi di luar data perusahaan Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan WTO Anti-Dumping AgreeÂment. Bahkan, produsen biodÂiesel Indonesia secara individual telah memenangkan keberatan mereka di Pengadilan Umum Uni-Eropa.
Berdasarkan data Trade Map statistik impor AS terhadap produk biodiesel Indonesia terus mengalami peningkatan sejak 2014 hingga 2016 baik secara volume maupun nilai. Rata-rata terjadi kenaikan keÂnaikan terbesar secara nilai adalah pada tahun 2016 dimana impor biodiesel AS dari IndoÂnesia meningkat sebesar 74,35 persen, atau senilai 268,2 juta dolar AS. ***
