Berita

Jokowi/Net

Politik

Pembangkang Jokowi Tinggi, Pemilih Tunggu Pulung Baru

RABU, 28 FEBRUARI 2018 | 13:55 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana masih diperhitungkan tetapi nasibnya bisa berubah suram. Elektabilitas Jokowi masih yang tertinggi tetapi persentasenya mangkrak di bawah 50 persen.

"Ada 48 persen yang tidak ingin Jokowi, plus 6 persen yang tidak menjawab. Artinya 54 persen undecided voters ( pemilih yang belum memutuskan). Undecided menunggu jalan ketiga, logikanya begitu," kata akademisi Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung di acara ILC dengan topik "Jokowi Semakin Kuat?", Selasa (27/2) malam.

Rocky menyebut peluang menghasilkan 'jalan baru' atau capres pilihan lain terbuka lebar karena ketidakpercayaan kepada Jokowi saat ini sangat tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan 54 persen undecided.


Secara teoritis, kata dia, menjadi masalah meski sudah mengeluarkan berbagai kartu sakti namun elektabilitas Jokowi sebagai petahana mentok di 44 persen padahal Pilpres di depan mata.
 
"Ini problem. Kalau dipamerkan sukses pembangunan tapi resultantenya kok 44 persen," katanya.

Boleh saja, kata dia, hari ini disebut tidak ada figur yang elektabilitasnya mengalahkan Jokowi. Tetapi, kata Rocky, peluang lahirnya jalan ketiga sangat terbuka. Jokowi sangat mungkin kalah.

"Logikanya kalau misalnya disurvei 0 sekian, Anies (Baswedan) naik 7, Agus (Harimurti Yudhyono) di sekitar situ, terus disebut orang ini gak mungkin menyaingi Jokowi. Tapi jangan lupa mereka dari 0 persen, Jokowi dari 46 persen ke 44 persen. Bisa saja mereka tiba-tiba naik dua digit, naik secara ekponensial. Itu yang justru jadi faktor penentu politik hari ini. Bahwa ada peluang melahirkan jalan ketiga," katanya.

Siapa undecided? Dalam kultur politik Jawa menurut Rocky, artinya kelompok balelo atau putus asa. Mereka menunggu 'pulung' (sosok) baru.

"Kalau dalam pemilu undecided biasa, tapi ini undecided terhadap petahana. Artinya ini pembangkangan. Undecided adalah peluang untuk menghasilkan jalan baru," katanya.[dem]
 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya