Berita

Xi Jinping/Net

Dunia

Pertaruhan Besar Partai Komunis China Dorong Penghapusan Masa Jabatan Presiden

SELASA, 27 FEBRUARI 2018 | 13:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Partai Komunis China mengambil pertaruhan besar dengan langkah terbaru yang dilakukan untuk mendorong perubahan konstitusional China yang akan menghapus pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Hal itu akan memungkinkan memperpanjang masa jabatan Presiden China Xi Jinping di kursi nomor satu negeri tirai bambu tersebut.

Mantan Staf Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat dan mantan staf Clinton, Jamie Metzl dalam sebuah wawancara di CNN awal pekan ini menjelaskan bahwa langkah Partai Komunis ini di satu sisi mejaga Xi berada di luar batas tradisional kekuasaan di China, namun juga mendorong perubahan yang sangat dibutuhkan oleh negara tersebut.


Perpanjangan masa kepemimpinan itu juga memungkinkan Xi untuk membawa China semakin meningkatkan pengaruhnya di ranah global dan memastikan keberlanjutan jangka pendek dan menegah pembangunan negara itu.

Di sisi lain, langkah ini juga berpotensi mengurangi kemampuan China untuk membawa pendekatan baru terhadap masalah yang sebenarnya serta membuat marah seluruh generasi pejabat muda yang kemajuannya akan diblokir oleh para pemimpin generasi tua. Langkah itu, menurut Metzl, dapat menimbulkan momok inovasi yang mandek.

Lebih lanjut Metzl menilai bahwa sejak menjadi orang nomor satu di China, Xi sudah melanggar banyak norma di China dan secara aktif bekerja untuk menggantinya dengan yang baru.

Xi dinilai mengkonsolidasikan dan memperluas kepemimpinannya sambil membungkam hampir semua suara yang berbeda. Hal itu akan menjadikannya pemimpin China paling kuat sejak Deng Xiaoping dan mungkin sejak Mao.

"Namun pertanyaan utamanya adalah konsolidasi untuk apa? Organisasi pemerintah bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sebuah cara untuk mencapai tujuan, setidaknya secara ideal, tata pemerintahan yang baik," sambung Metz seperti keterangan yang diterima redaksi. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Kebijakan Energi Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 08:05

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

Minggu, 26 April 2026 | 07:36

Jemaah Haji Diminta Selalu Bawa Kartu Nusuk dan Dokumen Resmi

Minggu, 26 April 2026 | 07:32

Menkop Optimistis Kopdes Perkuat Ekonomi Masyarakat

Minggu, 26 April 2026 | 07:03

Narkoba Melahirkan Rezim TPPU

Minggu, 26 April 2026 | 06:42

KH Imam Jazuli: Kiai Transformatif Cum Saudagar Gagasan

Minggu, 26 April 2026 | 06:23

Pertemuan Prabowo-Kapolri Mengandung Makna Kebangsaan Mendalam

Minggu, 26 April 2026 | 06:03

Satu Keluarga dengan Lima Nyawa Melayang di Barito Utara

Minggu, 26 April 2026 | 05:48

Tanpa Kubu Tetap

Minggu, 26 April 2026 | 05:13

Pertemuan Menhan dengan Para Jenderal Bukan Sekadar Temu Kangen

Minggu, 26 April 2026 | 05:09

Selengkapnya