Berita

Xi Jinping/Net

Global

Pertaruhan Besar Partai Komunis China Dorong Penghapusan Masa Jabatan Presiden

SELASA, 27 FEBRUARI 2018 | 13:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Partai Komunis China mengambil pertaruhan besar dengan langkah terbaru yang dilakukan untuk mendorong perubahan konstitusional China yang akan menghapus pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Hal itu akan memungkinkan memperpanjang masa jabatan Presiden China Xi Jinping di kursi nomor satu negeri tirai bambu tersebut.

Mantan Staf Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat dan mantan staf Clinton, Jamie Metzl dalam sebuah wawancara di CNN awal pekan ini menjelaskan bahwa langkah Partai Komunis ini di satu sisi mejaga Xi berada di luar batas tradisional kekuasaan di China, namun juga mendorong perubahan yang sangat dibutuhkan oleh negara tersebut.


Perpanjangan masa kepemimpinan itu juga memungkinkan Xi untuk membawa China semakin meningkatkan pengaruhnya di ranah global dan memastikan keberlanjutan jangka pendek dan menegah pembangunan negara itu.

Di sisi lain, langkah ini juga berpotensi mengurangi kemampuan China untuk membawa pendekatan baru terhadap masalah yang sebenarnya serta membuat marah seluruh generasi pejabat muda yang kemajuannya akan diblokir oleh para pemimpin generasi tua. Langkah itu, menurut Metzl, dapat menimbulkan momok inovasi yang mandek.

Lebih lanjut Metzl menilai bahwa sejak menjadi orang nomor satu di China, Xi sudah melanggar banyak norma di China dan secara aktif bekerja untuk menggantinya dengan yang baru.

Xi dinilai mengkonsolidasikan dan memperluas kepemimpinannya sambil membungkam hampir semua suara yang berbeda. Hal itu akan menjadikannya pemimpin China paling kuat sejak Deng Xiaoping dan mungkin sejak Mao.

"Namun pertanyaan utamanya adalah konsolidasi untuk apa? Organisasi pemerintah bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sebuah cara untuk mencapai tujuan, setidaknya secara ideal, tata pemerintahan yang baik," sambung Metz seperti keterangan yang diterima redaksi. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

Irjen Slamet Uliandi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Telepon Prabowo

Jumat, 06 November 2026 | 02:03

Dzulfikar dan Fuji Abdul Tekankan Intelektualisme Pemuda untuk Pengabdian Bangsa

Jumat, 06 November 2026 | 01:31

Pramono Bertahap Menata Parkir Liar hingga Fasilitas Tanah Abang

Jumat, 06 November 2026 | 01:17

Kalau Hasil Labfor Polri Diragukan, Siapa Lagi yang Mau Dipegang?

Jumat, 06 November 2026 | 01:05

Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan

Jumat, 06 November 2026 | 00:32

PPKK Perkuat Pengamanan Kawasan Kemayoran

Jumat, 06 November 2026 | 00:17

Tunjukkan Ijazah di Pengadilan Belum Tentu Akhiri Polemik

Jumat, 06 November 2026 | 00:08

Listyo Sigit Cs Pakai Mesin Sadap Seharga Rp212 Miliar

Kamis, 05 November 2026 | 23:39

Gratis Masuk Ancol Bulan November, Cek Caranya

Kamis, 05 November 2026 | 23:12

Jokowi Menolak Ijazah Diuji Ulang, Pengamat: Apa karena Kapolri sudah Diganti?

Kamis, 05 November 2026 | 23:01

Selengkapnya