Berita

Presiden Jokowi/net

Bisnis

Dikepung Agen IMF, Jokowi Mesti Cari Second Opinion

SENIN, 26 FEBRUARI 2018 | 22:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Managing Director International Monetery Fund (IMF), Christine Lagarde, hari ini menjadi salah satu indikasi bahwa presiden terjebak masukan para pembantunya yang pro kepentingan asing.

Demikian disampaikan analis kebijakan publik dari Universitas Prof. DR. Moestopo di Jakarta, Lukman Hakim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (26/2).
 
"Memang di kabinet Jokowi ini ada agen-agen IMF sebagai pintu untuk program-programnya. Padahal di sisi lain, IMF belum terbukti banyak menolong negara-negara berkembang dan negara miskin. Banyak juga negara yang bangkrut atas konsultasi dengan IMF," terang Lukman.


Ia memahami Jokowi sedang dalam posisi dilematis. Situasi APBN tidak terlalu baik karena penerimaan pajak yang sangat rendah. Potensi pemasukan negara dari sumber daya alam pun tidak terlalu signifikan karena kekayaan alam terlalu banyak dikuasai asing. Di sisi lain, pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur yang menghidupkan perekonomian daerah.

"Ini dilematis. Ketika tidak mendapat utang, jalan keluarnya apa, presiden bingung. Akhirnya, disodorkan agen-agen IMF untuk konsultasi. Ini dilema buat presiden," kata dia.

Menilai situasi itu, Lukman menyarankan Jokowi mencari second opinion atas semua persoalan ekonomi yang harus segera diatasi. Jokowi tidak boleh terkurung dan hanya mendengarkan para pembantunya yang terlalu bergantung pada bantuan IMF.

Lukman mengakui, utang yang ditumpuk pemerintahan Jokowi adalah untuk pembangunan infrastruktur. Dari segi peruntukan, ini lebih baik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Utang jadi jalan cepat menuju pembangunan infrastruktur, tapi di sinilah pemerintah harus mencari alternatif. Cari exit way yang tidak semudah mengutang, harus ada second opinion dari ekonom yang lebih tajam dan teliti sehingga Jokowi tidak terjebak dalam dilema," sarannya.
 
Dia juga mengingatkan kepada para pembantu presiden di kabinet, terutama tim ekonominya, bahwa mereka harus bisa membantu Jokowi mewujudkan Nawacita secara konkret. [ald]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya