Berita

Presiden Jokowi/net

Bisnis

Dikepung Agen IMF, Jokowi Mesti Cari Second Opinion

SENIN, 26 FEBRUARI 2018 | 22:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Managing Director International Monetery Fund (IMF), Christine Lagarde, hari ini menjadi salah satu indikasi bahwa presiden terjebak masukan para pembantunya yang pro kepentingan asing.

Demikian disampaikan analis kebijakan publik dari Universitas Prof. DR. Moestopo di Jakarta, Lukman Hakim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (26/2).
 
"Memang di kabinet Jokowi ini ada agen-agen IMF sebagai pintu untuk program-programnya. Padahal di sisi lain, IMF belum terbukti banyak menolong negara-negara berkembang dan negara miskin. Banyak juga negara yang bangkrut atas konsultasi dengan IMF," terang Lukman.


Ia memahami Jokowi sedang dalam posisi dilematis. Situasi APBN tidak terlalu baik karena penerimaan pajak yang sangat rendah. Potensi pemasukan negara dari sumber daya alam pun tidak terlalu signifikan karena kekayaan alam terlalu banyak dikuasai asing. Di sisi lain, pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur yang menghidupkan perekonomian daerah.

"Ini dilematis. Ketika tidak mendapat utang, jalan keluarnya apa, presiden bingung. Akhirnya, disodorkan agen-agen IMF untuk konsultasi. Ini dilema buat presiden," kata dia.

Menilai situasi itu, Lukman menyarankan Jokowi mencari second opinion atas semua persoalan ekonomi yang harus segera diatasi. Jokowi tidak boleh terkurung dan hanya mendengarkan para pembantunya yang terlalu bergantung pada bantuan IMF.

Lukman mengakui, utang yang ditumpuk pemerintahan Jokowi adalah untuk pembangunan infrastruktur. Dari segi peruntukan, ini lebih baik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Utang jadi jalan cepat menuju pembangunan infrastruktur, tapi di sinilah pemerintah harus mencari alternatif. Cari exit way yang tidak semudah mengutang, harus ada second opinion dari ekonom yang lebih tajam dan teliti sehingga Jokowi tidak terjebak dalam dilema," sarannya.
 
Dia juga mengingatkan kepada para pembantu presiden di kabinet, terutama tim ekonominya, bahwa mereka harus bisa membantu Jokowi mewujudkan Nawacita secara konkret. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya