Berita

Presiden Jokowi/net

Bisnis

Dikepung Agen IMF, Jokowi Mesti Cari Second Opinion

SENIN, 26 FEBRUARI 2018 | 22:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Managing Director International Monetery Fund (IMF), Christine Lagarde, hari ini menjadi salah satu indikasi bahwa presiden terjebak masukan para pembantunya yang pro kepentingan asing.

Demikian disampaikan analis kebijakan publik dari Universitas Prof. DR. Moestopo di Jakarta, Lukman Hakim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (26/2).
 
"Memang di kabinet Jokowi ini ada agen-agen IMF sebagai pintu untuk program-programnya. Padahal di sisi lain, IMF belum terbukti banyak menolong negara-negara berkembang dan negara miskin. Banyak juga negara yang bangkrut atas konsultasi dengan IMF," terang Lukman.


Ia memahami Jokowi sedang dalam posisi dilematis. Situasi APBN tidak terlalu baik karena penerimaan pajak yang sangat rendah. Potensi pemasukan negara dari sumber daya alam pun tidak terlalu signifikan karena kekayaan alam terlalu banyak dikuasai asing. Di sisi lain, pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur yang menghidupkan perekonomian daerah.

"Ini dilematis. Ketika tidak mendapat utang, jalan keluarnya apa, presiden bingung. Akhirnya, disodorkan agen-agen IMF untuk konsultasi. Ini dilema buat presiden," kata dia.

Menilai situasi itu, Lukman menyarankan Jokowi mencari second opinion atas semua persoalan ekonomi yang harus segera diatasi. Jokowi tidak boleh terkurung dan hanya mendengarkan para pembantunya yang terlalu bergantung pada bantuan IMF.

Lukman mengakui, utang yang ditumpuk pemerintahan Jokowi adalah untuk pembangunan infrastruktur. Dari segi peruntukan, ini lebih baik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Utang jadi jalan cepat menuju pembangunan infrastruktur, tapi di sinilah pemerintah harus mencari alternatif. Cari exit way yang tidak semudah mengutang, harus ada second opinion dari ekonom yang lebih tajam dan teliti sehingga Jokowi tidak terjebak dalam dilema," sarannya.
 
Dia juga mengingatkan kepada para pembantu presiden di kabinet, terutama tim ekonominya, bahwa mereka harus bisa membantu Jokowi mewujudkan Nawacita secara konkret. [ald]

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya