Berita

Presiden Jokowi/net

Bisnis

Dikepung Agen IMF, Jokowi Mesti Cari Second Opinion

SENIN, 26 FEBRUARI 2018 | 22:51 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Managing Director International Monetery Fund (IMF), Christine Lagarde, hari ini menjadi salah satu indikasi bahwa presiden terjebak masukan para pembantunya yang pro kepentingan asing.

Demikian disampaikan analis kebijakan publik dari Universitas Prof. DR. Moestopo di Jakarta, Lukman Hakim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (26/2).
 
"Memang di kabinet Jokowi ini ada agen-agen IMF sebagai pintu untuk program-programnya. Padahal di sisi lain, IMF belum terbukti banyak menolong negara-negara berkembang dan negara miskin. Banyak juga negara yang bangkrut atas konsultasi dengan IMF," terang Lukman.


Ia memahami Jokowi sedang dalam posisi dilematis. Situasi APBN tidak terlalu baik karena penerimaan pajak yang sangat rendah. Potensi pemasukan negara dari sumber daya alam pun tidak terlalu signifikan karena kekayaan alam terlalu banyak dikuasai asing. Di sisi lain, pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur yang menghidupkan perekonomian daerah.

"Ini dilematis. Ketika tidak mendapat utang, jalan keluarnya apa, presiden bingung. Akhirnya, disodorkan agen-agen IMF untuk konsultasi. Ini dilema buat presiden," kata dia.

Menilai situasi itu, Lukman menyarankan Jokowi mencari second opinion atas semua persoalan ekonomi yang harus segera diatasi. Jokowi tidak boleh terkurung dan hanya mendengarkan para pembantunya yang terlalu bergantung pada bantuan IMF.

Lukman mengakui, utang yang ditumpuk pemerintahan Jokowi adalah untuk pembangunan infrastruktur. Dari segi peruntukan, ini lebih baik dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Utang jadi jalan cepat menuju pembangunan infrastruktur, tapi di sinilah pemerintah harus mencari alternatif. Cari exit way yang tidak semudah mengutang, harus ada second opinion dari ekonom yang lebih tajam dan teliti sehingga Jokowi tidak terjebak dalam dilema," sarannya.
 
Dia juga mengingatkan kepada para pembantu presiden di kabinet, terutama tim ekonominya, bahwa mereka harus bisa membantu Jokowi mewujudkan Nawacita secara konkret. [ald]

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya