Diaz Hendropriyono, Hasyim Djalal, dan Dino Pati Djalal/Dok
Sejak poros maritim dunia dicanangkan Presiden Jokowi, Indonesia telah membangun 31 kerja sama maritim dengan 20 negara. Dimulai dari tahun 2015, Indonesia berhasil mendorong kerja sama maritim menjadi fokus KTT Asia Timur (East Asia Summit).
"Indonesia juga semakin aktif mempromosikan penyelesaikan konflik maritim dengan damai, termasuk di Laut Tiongkok Selatan," kata Wakil Duta Besar RI untuk Australia, Derry Aman saat membuka Indonesia Global Scholar's Forum (IGSF) yang diinisasi Persatuan Pelajar Indonesia Australia di KJRI Perth, 23-24 Februari 2018. Forum ini menghadirkan beberapa narasumber termasuk, Prof Hasyim Djalal, mantan dubes Dino Patti Djalal, Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Prof Mohammad Baiquni, dan pakar di bidang kemaritiman.
Profesor Hasyim menceritakan sebelum adanya PMD, Indonesia belum berhasil mendapatkan kemakmuran dari letak strategisnya, berbeda dengan Singapura. PMD yang dicanangkan Presiden Jokowi dinilainya memberikan Indonesia kesempatan untuk menjadi masyarakat maritim dan mendapatkan kemakmuran dari lautan.
Jamaluddin memandang, pemanfaatan potensi kelautan harus difokuskan di Indonesia Timur, khususnya di daerah coral triangle yang mengandung 600 spesies koral dan 3 ribu spesies ikan. "Indonesia masih perlu meningkatkan dana riset kemaritiman," imbuhnya.
Masih di tempat yang sama, Staf Khusus Presiden RI, Diaz Hendropriyono mengatakan, sektor domestik baik pendidikan, ekonomi, dan lainnya harus dikuatkan sebagai pondasi PMD.
"Presiden Jokowi selalu bilang bahwa dunia berubah dengan cepat dan jangan sampai kita tertinggal. Kompetensi menjadi lebih sengit sehingga kita mesti meninggalkan rutinitas, berubah, dan berinovasi," ulas Diaz.
Dan perubahan itu, lanjut Diaz, dimulai pemerintah dengan infrastruktur laut, darat maupun udara. Pada tahun ini anggaran infrakstruktur untuk diketahui, telah meningkat hingga Rp 409 triliun.
"Tanpa infrastruktur yang baik, tidak akan terjadi pembangunan," cetus Diaz.
Seperti di Papua, Diaz mencontohkan, buruknya infrastruktur jalan mencegah pembangunan masuk. Namun kehadiran jalan akan diikuti oleh masuknya listrik, internet, dan pembangunan lain yang memajukan negeri paling timur Indonesia itu.
Kemudian infrastruktur laut, dwelling time telah menurun dan kini hanya 4,1 hari. Merujuk data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), papar Diaz, biaya logistik Indonesia menurun dari 25,7 persen PDB (2013) menjadi 22,1 persen PDB (2018).
"Artinya, rakyat akan menikmati penurunan harga akibat dari menurunnya biaya distribusi barang," jelasnya.
Tak hanya itu, menurut Diaz, kinerja presiden telah menurunkan inflasi dari 8,36 persen (2014) menjadi 3,61 persen (2017); tingkat kemiskinan dari 10,96 persen (2014) menjadi 10,12 persen (2017); dan rasio gini dari 0,414 (2012) menjadi 0,393 (2017).
Presiden Jokowi juga berhasil meningkatkan pertumbuhan perekonomian dari 4,79 persen (2015) menjadi 5,09 persen (2017); indeks daya saing dari peringkat ke-41 (2016) menjadi ke-36 (2017) dunia; peringkat kemudahan berbisnis dari ke-106 (2015) menjadi ke-72 (2017); dan rating kredit Indonesia.
Dengan semua perbaikan di tataran domestik tersebut, ia optimistis Indonesia akan lebih siap bersaing di tataran global dan mewujudkan cita-cita poros maritim dunia.
[wid]
