Berita

Ilustrasi/Net

Global

Korut: Sanksi Ekonomi Terbaru Dari AS Sama Dengan Perang

SENIN, 26 FEBRUARI 2018 | 07:54 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Korea Utara menganggap bahwa sanksi ekonomi terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat merupakan bentuk perang.

"Seperti yang telah kami katakan berulang kali, kami akan mempertimbangkan pembatasan terhadap kami sebagai tindakan perang, dan kami tidak akan menghentikan Amerika Serikat jika benar-benar memiliki saraf untuk menghadapi kami dengan cara yang 'kasar'," begitu keterangan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti dimuat kantor berita KCNA.

"Kedua Korea telah bekerja sama dan Olimpiade berhasil dilaksanakan," lanjut pernyataan tersebut.


"Tapi Amerika Serikat membawa ancaman perang ke Semenanjung Korea dengan sanksi baru berskala besar terhadap Korea Utara menjelang upacara penutupan Olimpiade," sambung pernyataan yang dirilis Minggu (25/2) seperti dimuat Al Jazeera.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri diketahui mengumumkan sanksi baru tersebut, yang bertujuan untuk mencegah Korea Utara mengembangkan program nuklirnya jelang akhir pekan kemarin. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya