Menghadapi Pemilu 2019, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta melakukan pembenahan organisasi. Salah satunya dengan menggelar musyawarah cabang (Muscab) serentak dari lima wilayah kota dan satu kabupaten.
Rencananya Muscab dengan agenda utama memilih ketua DPC tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin (26/2) besok.
Hari ini di Hotel Grand Cempaka tengah dilakukan verifikasi terhadap para ketua DPAC Partai Demokrat Se-DKI Jakarta oleh Panitia Muscab dan Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP. Mereka diverifikasi sebagai pemilik suara untuk mengikuti Muscab pemilihan ketua DPC Partai Demokrat di masing-masing wilayahnya.
Muscab Partai Demokrat Se-Jakarta sempat tertunda dua kali lantaran ada kegiatan sistem informasi partai politik (Sipol) dan verifikasi parpol.
Informasi yang diperoleh dari masing-masing wilayah sudah ada nama kandidat yang muncul.
Namun berdasarkan pemantauan di lokasi, ada beberapa ketua DPAC Jakarta Barat yang kecewa dikarenakan hak suara mereka hilang lantaran dicopot sepihak oleh DPD tanpa alasan yang jelas.
Mereka juga mengaku hal itu tanpa adanya surat undangan dan peringatan kepada mereka dan tanpa rapat pleno DPC oleh para pimpinan DPC Jakarta Barat.
"Sepertinya telah terjadi konspirasi besar oleh pimpinan DPC yang akan demisioner di Jakarta Barat dan pimpinan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta untuk memenangkan calon yang mereka usung. Ini tentu tidak baik untuk kemajuan demokrasi di tubuh internal Partai Demokrat di Jakarta Barat," kata salah seorang ketua DPAC yang minta dirahasiakan identitasnya, Minggu (25/2).
Apalagi partai politik lain justru sedang gencar berusaha mencari kader potensial agar masuk guna meraup suara.
"Partai Demokrat Jakarta Barat malah menyingkirkan begitu saja kader potensial yang telah bekerja keras bagi Partai Demokrat ini. Kekecewaan ini harus menjadi pertimbangan pimpinan khususnya Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY yang begitu kami hormati, agar mengevaluasi kinerja pengurus Partai Demokrat DKI Jakarta, jangan sampai kekecewaan kader sebagai akar rumput di bawah akan merugikan apalagi jika mereka lari ke partai politik lain," paparnya.
Dia menambahkan, penunjukan Plt menurut peraturan organisasi harusnya 1 atau 2 tingkat di atas DPAC yang di-Plt jadi pejabat Plt itu harus pengurus DPC atau DPD bukan kader dari bawah.
[dem]
