Kamar Dagang dan IndusÂtri (Kadin) Indonesia menyayangkan banyaknya proyek infrastruktur yang roboh. Pemerintah diminta untuk menguÂrangi penugasan kepada BUMN yang proyeknya roboh.
Wakil Ketua Umum KaÂdin Erwin Aksa mengatakan, banyaknya proyek infrastrukÂtur yang roboh sudah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan dan kebijakan luar biasa dari pemerintah terhadap kontraktornya.
Menurut dia, pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terÂlalu sering mengalami kecelaÂkaan-kecelakaan konstruksi. Dan, jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus diberÂikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hal ini harus dilakukan, agar menjadi peringatan keÂpada para kontraktor lain agar tidak boleh lalai sama sekali terhadap keselamatan dan kesehatan kerja," katanya.
Seperti diketahui bersama, bahwa proyek-proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN Karya. Jumlah proyeknya banyak dan besar. "KemamÂpuan mereka (BUMN) pasti ada batasnya. Sehingga meÂnyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerÂjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak," ujarnya.
Belum lagi, kata Erwin, mereka diberi tenggang waktu yang sangat ketat, hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntunnya kejadian kecelaÂkaan-kecelakaan konstruksi. Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghentiÂkan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat.
Menurut dia, pemerintah pasti sangat ingin menyeÂlesaikan program-program pembangunan infrastruktur di Tanah Air karena kita masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Tapi tentunya hal ini tidak boleh menjadiÂkan pemerintah lalai terhadap keselamatan konstruksi.
"Untuk itu pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan, sehingga teÂman-teman BUMN Karya tidak
overload," ujarnya.
Hal senada dikatakan oleh Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani. Dia berÂharap, proyek-proyek infrastruktur atau konstruksi di InÂdonesia tak melulu didominasi oleh BUMN. Para pengusaha konstruksi nasional harus bisa ikut menggarap proyek-proyek infrastruktur yang telah diproÂgramkan oleh pemerintah.
"Kalau kami dari Kadin, ingin pengusaha konstruksi nasional makin berperan aktif. Kan infrastruktur sebagai program utama pemerintah," katanya. ***
