Berita

Panglima Hadi/Puspen TNI

Pertahanan

Panglima Hadi: Kesenjangan Bisa Berujung Pada Usaha Mendeligitimasi Pemerintah Sah

MINGGU, 25 FEBRUARI 2018 | 05:41 WIB | LAPORAN:

Menghadapi ancaman dampak negatif digitalisasi yang nyata saat ini, bangsa Indonesia harus membangun pemuda-pemuda yang mampu merubah dirinya menjadi pemuda yang pintar dan mampu menghadapi ancaman global.
 
Demikian disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, saat acara Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat Malang Raya, bertempat di Auditorium KH. Masjkur Yayasan Sabilillah Malang, Jawa Timur, Jumat (23/2) malam.

Panglima Hadi mengakui kemajuan pesat yang tak terduga di berbagai bidang khususnya bidang digital, computing power, dan analisa data selalu memiliki paradoks yang membuka peluang ancaman. 


"Beberapa diantaranya yang paling signifikan adalah ancaman siber atau cyber threats, ancaman biologi atau bio-threats dan ancaman kesenjangan atau inequality threats," katanya.
 
Selain ancaman siber dan biologi, ancaman kesenjangan ekonomi atau inequality threats saat ini merupakan ancaman yang berdampak signifikan bagi Panglima Hadi. 

Menurut Panglima Hadi, ancaman penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang akan menghasilkan keberlimpahan namun tetap merupakan krisis bagi pihak yang tidak memilikinya. Hal ini berpotensi menciptakan fenomena kesenjangan yang semakin lebar di masyarakat.
 
“Semakin besar kesenjangan ekonomi maka akan semakin banyak tumbuh bentuk-bentuk ekstrimisme, radikalisme dan populisme yang pada akhirnya berusaha mendeligitimasi otoritas pemerintah yang sah,” ungkapnya.
 
Panglima Hadi menjelaskan untuk mengantisipasi terhadap berbagai spektrum tantangan tersebut aparat keamanan tidak bisa berjalan sendiri, perlu kebersamaan dengan komponen-komponen bangsa lainnya. 

“Adanya sinergi yang erat antara TNI dan rakyat tersebut dapat memperkuat ketahanan nasional, sehingga menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional,” demikian Hadi. [san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya