Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pun berharap Pilkada, Pileg, dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas.
"Saya meminta partai politik maupun para kandidat yang maju dalam pemilihan selalu mengedepankan ide, program, serta visi dan misi. Sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya kepercayaan serta optimisme masyarakat terhadap sistem demokrasi," ujar Bamsoet dalam acara 'Konferensi Demokrasi: Demokrasi Berkualitas di Tahun Politik', di Semarang, Jumat malam (23/2).
Bamsoet menyoroti penilaian Amnesty Internasional yang menyebutkan tahun 2017 sebagai tahun politik kebencian yang seringkali dikapitalisasi kepentingan politik dan bisnis. Karena itu, di tahun 2018 yang dikenal dengan tahun politik, berbagai langkah pencegahan perlu disiapkan.
"Saya sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, maupun Pemda agar saling berkoordinasi. Tak kalah penting adalah para tokoh masyarakat maupun pemuka agama. Saya yakin bisa menjadi penyejuk masyarakat. Jika semua bisa bersinergi dengan baik, kita tidak akan berikan celah sedikitpun bagi para pembuat onar," tutur Bamsoet.
Bamsoet menegaskan DPR RI sebagai salah satu Pilar Demokrasi akan tetap menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam memantau pelaksanaan kampanye di Pilkada, Pileg, hingga Pilpres.
"Partai politik dan kandidat harus menyadari bahwa masyarakat semakin cerdas. Cara usang politik adu domba maupun janji manis setinggi langit sudah tidak laku. Kita kedepankan politik adu ide dan gagasan. Sehingga pelaksanaan Pilkada serentak hingga Pileg dan Pilpres kali ini harus menjadi bukti nyata bersatunya semua komponen bangsa dalam menumbuhkembangkan demokrasi yang berkualitas," papar Bamsoet.
Bamsoet juga mengajak insan jurnalis berperan sebagai penyedia informasi yang akurat dan berimbang. Selain, menjalankan profesi secara profesional serta memiliki kebebasan yang bertanggungjawab.
"Jaminan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri lain dari demokrasi yang berkualitas. Pers memiliki peran penting penyalur aspirasi masyarakat, pembelajaran dan pendidikan, informasi masyarakat, dan komponen pendukung infrastruktur politik," ujar Bamsoet.
[mel]
