. Tender pembangunan rusun DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena diduga melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha.
Menanggapi itu Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan duduk masalahnya ke publik.
"Proyek rusun DP 0 persen harus clear, jangan sampai ada masalah. Karena itu Gubernur DKI harus bisa menjelaskan secara gamblang proses-proses pembangunannya," kata dia melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Jumat (23/2).
Arief mengatakan laporan dugaan tidak adanya tender dalam pembangunan rusun Pondok Kelapa DP 0 persen oleh LSM Komite Anti Korupsi Indonesia ke KPPU menunjukan ada indikasi ketidakberesan. Dia juga meminta PT Sarana Jaya BUMD DKI Jakarta menjelaskan proses awal hingga keluarnya keputusan mengandeng PT Totalindo Eka Persada sebagai kontraktor pembangunan rusun tersebut.
"Masyarakat Jakarta tentu saja perlu kejelasan mengenai proses penunjukan Totalindo," imbuh dia.
Terkait langkah Totalindo yang melaporkan Komisioner KPPU Syarkawi Rauf atas tuduhan melakukan pemerasan melalui Sekretaris Dirut Totalindo, Arief berharap KPPU juga tidak tinggal diam. KPPU menurutnya harus melakukan pemeriksaan.
"Jika ternyata Syarkawi tidak terbukti melakukan pemerasan pada Totalindo, maka KPPU perlu melaporkan balik Totalindo," masih kata Arief Poyuono.
Arief meminta KPPU menindaklanjuti laporan KAKI atas penunjukkan Totalindo tersebut. Ketidakberesan tercium menyengat apalagi banyak pemberitaan media nasional bahwa Totalindo sudah wanprestasi dalam pembangunan sejumlah proyek rusun Pemprov DKI seperti Rusun Naggrak dan Rusun KS Tubun.
Atas permasalahan-permasalahan ini, Arief meminta Anies tak ragu mengevaluasi pengerjaan proyek rusun DP 0 rupiah di Pondok Kelapa. Kalau pun tidak perlu dilakukan tender, Anies kata dia sebaiknya memilih BUMN konstruksi sebagai kontraktornya.
"BUMN konstruksi lebih berpengalaman dan bankable," tukas Arief.
[dem[
