Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Salah Pilih Cawapres, Nasib Jokowi Bisa Lebih Buruk Dari SBY

JUMAT, 23 FEBRUARI 2018 | 21:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan sudah memutuskan mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Jokowi disarankan memilih kalangan ekonomi sebagai pendampingnya.

"Perlu sosok ekonom karena selama ini pemerintahan Jokowi memiliki sisi kelemahan di bidang ekonomi," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi, Jumat (23/2).

Siapa ekonom yang mesti dipilih, Sya'roni mengingatkan Jokowi jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh SBY saat memilih Budiono sebagai cawapresnya.


Suasana kebathinan Jokowi saat ini, kata dia, hampir mirip dengan SBY jelang Pilpres 2009, yakni sama-sama diliputi optimisme yang super tinggi sehingga tidak masalah disandingkan dengan siapapun, bahkan bila disandingkan dengan sandal jepit sekalipun, optimis akan tetap menang.

Memang di laga Pilpres 2009, pasangan SBY-Boediono berhasil memenangkan kompetisi Pilpres. Meskipun menang, kata dia, namun SBY selama 5 tahun kepemimpinan keduanya tidak bisa menikmati pemerintahan karena harus menghadapi gelombang demonstrasi yang menghendaki diusutnya Boediono terkait dengan skandal bail-out Bank Century.

"Boediono yang diharapkan berkontribusi mengangkat perekonomian nasional ternyata selama 5 tahun menjadi beban SBY. Dan akhirnya pemerintahan SBY ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Itulah akibatnya bila salah dalam memilih cawapres," sambung dia.

Boleh saja, katanya, Jokowi super optimis akan memenangkan Pilpres 2019. Namun bila salah dalam memilih cawapres, Jokowi bisa bernasib lebih buruk dari SBY. Oleh karena itu, bila Jokowi ingin didampingi sosok ekonom, maka carilah figur yang pro ekonomi kerakyatan. Yakni figur yang mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi melesat tinggi dengan mengandalkan basis-basis ekonomi kerakyatan.

"Dan maaf, ekonom tersebut saat ini tidak ada dalam tim ekonomi Kabinet Kerja," tukas Sya'roni.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya