Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Salah Pilih Cawapres, Nasib Jokowi Bisa Lebih Buruk Dari SBY

JUMAT, 23 FEBRUARI 2018 | 21:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan sudah memutuskan mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Jokowi disarankan memilih kalangan ekonomi sebagai pendampingnya.

"Perlu sosok ekonom karena selama ini pemerintahan Jokowi memiliki sisi kelemahan di bidang ekonomi," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi, Jumat (23/2).

Siapa ekonom yang mesti dipilih, Sya'roni mengingatkan Jokowi jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh SBY saat memilih Budiono sebagai cawapresnya.


Suasana kebathinan Jokowi saat ini, kata dia, hampir mirip dengan SBY jelang Pilpres 2009, yakni sama-sama diliputi optimisme yang super tinggi sehingga tidak masalah disandingkan dengan siapapun, bahkan bila disandingkan dengan sandal jepit sekalipun, optimis akan tetap menang.

Memang di laga Pilpres 2009, pasangan SBY-Boediono berhasil memenangkan kompetisi Pilpres. Meskipun menang, kata dia, namun SBY selama 5 tahun kepemimpinan keduanya tidak bisa menikmati pemerintahan karena harus menghadapi gelombang demonstrasi yang menghendaki diusutnya Boediono terkait dengan skandal bail-out Bank Century.

"Boediono yang diharapkan berkontribusi mengangkat perekonomian nasional ternyata selama 5 tahun menjadi beban SBY. Dan akhirnya pemerintahan SBY ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Itulah akibatnya bila salah dalam memilih cawapres," sambung dia.

Boleh saja, katanya, Jokowi super optimis akan memenangkan Pilpres 2019. Namun bila salah dalam memilih cawapres, Jokowi bisa bernasib lebih buruk dari SBY. Oleh karena itu, bila Jokowi ingin didampingi sosok ekonom, maka carilah figur yang pro ekonomi kerakyatan. Yakni figur yang mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi melesat tinggi dengan mengandalkan basis-basis ekonomi kerakyatan.

"Dan maaf, ekonom tersebut saat ini tidak ada dalam tim ekonomi Kabinet Kerja," tukas Sya'roni.[dem]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya