Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Salah Pilih Cawapres, Nasib Jokowi Bisa Lebih Buruk Dari SBY

JUMAT, 23 FEBRUARI 2018 | 21:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan sudah memutuskan mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Jokowi disarankan memilih kalangan ekonomi sebagai pendampingnya.

"Perlu sosok ekonom karena selama ini pemerintahan Jokowi memiliki sisi kelemahan di bidang ekonomi," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi, Jumat (23/2).

Siapa ekonom yang mesti dipilih, Sya'roni mengingatkan Jokowi jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh SBY saat memilih Budiono sebagai cawapresnya.


Suasana kebathinan Jokowi saat ini, kata dia, hampir mirip dengan SBY jelang Pilpres 2009, yakni sama-sama diliputi optimisme yang super tinggi sehingga tidak masalah disandingkan dengan siapapun, bahkan bila disandingkan dengan sandal jepit sekalipun, optimis akan tetap menang.

Memang di laga Pilpres 2009, pasangan SBY-Boediono berhasil memenangkan kompetisi Pilpres. Meskipun menang, kata dia, namun SBY selama 5 tahun kepemimpinan keduanya tidak bisa menikmati pemerintahan karena harus menghadapi gelombang demonstrasi yang menghendaki diusutnya Boediono terkait dengan skandal bail-out Bank Century.

"Boediono yang diharapkan berkontribusi mengangkat perekonomian nasional ternyata selama 5 tahun menjadi beban SBY. Dan akhirnya pemerintahan SBY ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Itulah akibatnya bila salah dalam memilih cawapres," sambung dia.

Boleh saja, katanya, Jokowi super optimis akan memenangkan Pilpres 2019. Namun bila salah dalam memilih cawapres, Jokowi bisa bernasib lebih buruk dari SBY. Oleh karena itu, bila Jokowi ingin didampingi sosok ekonom, maka carilah figur yang pro ekonomi kerakyatan. Yakni figur yang mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi melesat tinggi dengan mengandalkan basis-basis ekonomi kerakyatan.

"Dan maaf, ekonom tersebut saat ini tidak ada dalam tim ekonomi Kabinet Kerja," tukas Sya'roni.[dem]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya