Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Salah Pilih Cawapres, Nasib Jokowi Bisa Lebih Buruk Dari SBY

JUMAT, 23 FEBRUARI 2018 | 21:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PDI Perjuangan sudah memutuskan mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Jokowi disarankan memilih kalangan ekonomi sebagai pendampingnya.

"Perlu sosok ekonom karena selama ini pemerintahan Jokowi memiliki sisi kelemahan di bidang ekonomi," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi, Jumat (23/2).

Siapa ekonom yang mesti dipilih, Sya'roni mengingatkan Jokowi jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh SBY saat memilih Budiono sebagai cawapresnya.


Suasana kebathinan Jokowi saat ini, kata dia, hampir mirip dengan SBY jelang Pilpres 2009, yakni sama-sama diliputi optimisme yang super tinggi sehingga tidak masalah disandingkan dengan siapapun, bahkan bila disandingkan dengan sandal jepit sekalipun, optimis akan tetap menang.

Memang di laga Pilpres 2009, pasangan SBY-Boediono berhasil memenangkan kompetisi Pilpres. Meskipun menang, kata dia, namun SBY selama 5 tahun kepemimpinan keduanya tidak bisa menikmati pemerintahan karena harus menghadapi gelombang demonstrasi yang menghendaki diusutnya Boediono terkait dengan skandal bail-out Bank Century.

"Boediono yang diharapkan berkontribusi mengangkat perekonomian nasional ternyata selama 5 tahun menjadi beban SBY. Dan akhirnya pemerintahan SBY ditutup dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Itulah akibatnya bila salah dalam memilih cawapres," sambung dia.

Boleh saja, katanya, Jokowi super optimis akan memenangkan Pilpres 2019. Namun bila salah dalam memilih cawapres, Jokowi bisa bernasib lebih buruk dari SBY. Oleh karena itu, bila Jokowi ingin didampingi sosok ekonom, maka carilah figur yang pro ekonomi kerakyatan. Yakni figur yang mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi melesat tinggi dengan mengandalkan basis-basis ekonomi kerakyatan.

"Dan maaf, ekonom tersebut saat ini tidak ada dalam tim ekonomi Kabinet Kerja," tukas Sya'roni.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya