Tidak ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari ancaman radikalisme. Apalagi Indonesia, sebagai negara dengan begitu banyak pulau-pulau, dan suku bangsa, serta pemahaman akan sangat mudah untuk dimasuki paham-paham radikal.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya memperkuat kawasan perbatan yang selama ini menjadi pintu keluar masuk bagi pelaku-pelaku teroris, terutama Foreign Terrorist Fighters (FTF) atau orang asing yang melakukan aksi terorisme di Indonesia. Salah satunya di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
"Kepulauan Riau ini rentan. Kenapa Kepri ini rentan? Karena kondisi geografisnya, 96 persen daerahnya perairan, hanya 4 persen daratan. Berapa banyak jalur perairan yang bisa digunakan orang untuk berlalu lalang, keluar masuk dari sini, infiltrasinya, dinamikanya luar biasa," kata Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, saat memberikan arahan di hadapan ratusan personel Kepolisan Daerah (Polda) Kepri tentang Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Markas Polda Kepri, Batam, Kamis (22/2).
Mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini mengatakan, dengan melihat kondisi geografis wilayah Polda Kepri maka ancaman terorisme di Indonesia tidak hanya berasal dari teroris lokal semata. Tetapi lebih bahaya lagi wilayah Kepri bisa menjadi pintu masuk dari FTF.
"Selain itu, kembalinya WNI dari Timur Tengah yaang bergabung dengan ISIS juga harus mendapat perhatian serius di wilayan ini. Penanganan WNI dari Timur Tengah, khususnya yang pulang dari ISIS harus lebih ketat dan super selektif. Pasalnya mereka akan sangat berbahaya bila sampai lepas ke masyarakat dan tidak terdeteksi keberadaannya jika mereka balik ke Indonesia melalui wilayah ini. Ini yang harus diwaspadai," ujar Kepala BNPT.
Melihat fonomena tersebut Suhardi menekankan mengenai pentingnya peran kepolisian dalam menanggulangi hal semacam ini. Kepolisian dituntut untuk selalu siap mengontrol tekanan yang ada.
"Polisi itu bukan pekerjaan enak, kita ini bertugas untuk mengurus limbah-limbah sistem. Begitu banyak yang harus diurus kepolisian, banyak godaan, moral dan integritas harus tinggi. Jangan karena ada godaan sedikit integritas langsung hilang, apalagi di Kepri ini yang notabenenya banyak sekali kesempatan untuk itu," ujar alumni Akpol tahun 1985 itu.
Makanya, lanjut Suhardi, dituntut peran dari para atasan yang mengawakinya. Atasan harus bisa memberikan contoh dan dukungan yang benar kepada anggotanya.
Pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini juga menekankan mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme. Hal tersebut diperlukan karena menurutnya aparat kepolisian tidak menutup kemungkinan juga dapat terpapar paham radikalisme.
"Teman-teman dari kepolisian jangan merasa hebat juga, jangan mentang-mentang kita ini polisi lalu kita tidak akan terpapar. Saat saya menjadi Kapolres Depok saya punya anggota untuk ditugaskan berangkat ke Aceh, saat balik malah jadi teroris," ungkap mantan Wakapolda Metro Jaya ini.
Suhardi pun menyampaikan harapannya para personil Polda Kepri bisa mengambil ilmu,dan pelajaran dari arahan ini, serta semakin memantapkan diri. Tidak hanya untuk menanggulangi terorisme, tetapi juga terkait banyak masalah yang akan terjadi.
"Kita sudah beritahu cara-cara identifikasi dan metode yang bisa kita gunakan dalam menanggulangi radikalisme, dan kita harapkan juga bisa menjadi guidance untuk masyarakat,†kata bapak dua anak ini mengakhiri.
[wid]
