Berita

Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Jangan Ada Upaya Kriminalisasi Fahri Hamzah

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 | 02:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Tidak sedikit yang tidak percaya nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin soal perilaku korup Fahri Hamzah. Nazar menyebut Fahri menerima sejumlah uang pada saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR.

"Saya menduga nyanyian Nazarudin tersebut tak lepas dari sikap keras Fahri yang sangat konsisten mengkritik arah penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK," kata Haris Rusly, Eskponen Gerakan Mahasiswa 1998, melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Rabu (21/2).

Terlepas tepat atau tidak, sebut mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, sikap kritis Fahri terhadap KPK sangat wajar dan seharusnya dilakukan sebagai anggota maupun pimpinan DPR.


"Saya pribadi sangat mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi. Saya pasti akan berontak jika ada upaya untuk melemahkan tugas dan fungsi KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. Ibarat kata, KPK berbuat menyimpang saja kita dukung, apalagi KPK bertindak tepat," katanya.

"Namun, saya sangat tidak setuju jika KPK membangun mental yang anti kritik, takut dikritik, resah jika dikritik. Saya sangat tidak setuju jika psywar dilakukan untuk tujuan mencemarkan nama baik para pengkritik KPK, seperti yang sedang dialami oleh Fahri," sambung dia.

Haris Rusly menegaskan mendukung langkah KPK menggunakan kewenangan menggali informasi terkait kejahatan korupsi melalui pengetahuan pelaku seorang koruptor seperti Nazarudin. Namun, sangat berbahaya jika mulut Nazarudin digunakan untuk tujuan psywar yang merusak nama baik politisi kritis seperti Fahri.

"Alangkah baiknya KPK tampil seperti adanya, membangun argumentasi yang kuat dan teguh terkait arah pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan. KPK tak usah menjalankan politik main kayu, seperti yang dipertontonkan oleh rezim yang sedang berkuasa, dengan mengkriminalisasi oposisi dengan menggunakan UU ITE, tapi di saat yang sama bersahabat dengan para taipan yang diduga merampok kekayaan negara," masih kata Haris Rusly.

Di satu sisi dia menekankan mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi, namun di sisi lain sangat mendukung langkah Fahri untuk tetap konsisten menggonggong arah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. KPK bukanlah malaikat. Kritik dan oposisi yang disampaikan ibarat cermin agar bisa melihat kekurangan.

"Karena, baik KPK maupun DPR, tak usahlah paranoid dengan kritik. Tak usahlah buat UU yang membatasi kritik kepada institusi. Terimalah setiap kritik sebagai obat kuat yang menambah makin perkasa dalam menjankan fungsi kenegaraan, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai wakil rakyat," tukas Haris Rusly. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya