Berita

Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Jangan Ada Upaya Kriminalisasi Fahri Hamzah

KAMIS, 22 FEBRUARI 2018 | 02:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Tidak sedikit yang tidak percaya nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin soal perilaku korup Fahri Hamzah. Nazar menyebut Fahri menerima sejumlah uang pada saat menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR.

"Saya menduga nyanyian Nazarudin tersebut tak lepas dari sikap keras Fahri yang sangat konsisten mengkritik arah penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK," kata Haris Rusly, Eskponen Gerakan Mahasiswa 1998, melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Rabu (21/2).

Terlepas tepat atau tidak, sebut mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini, sikap kritis Fahri terhadap KPK sangat wajar dan seharusnya dilakukan sebagai anggota maupun pimpinan DPR.


"Saya pribadi sangat mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi. Saya pasti akan berontak jika ada upaya untuk melemahkan tugas dan fungsi KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. Ibarat kata, KPK berbuat menyimpang saja kita dukung, apalagi KPK bertindak tepat," katanya.

"Namun, saya sangat tidak setuju jika KPK membangun mental yang anti kritik, takut dikritik, resah jika dikritik. Saya sangat tidak setuju jika psywar dilakukan untuk tujuan mencemarkan nama baik para pengkritik KPK, seperti yang sedang dialami oleh Fahri," sambung dia.

Haris Rusly menegaskan mendukung langkah KPK menggunakan kewenangan menggali informasi terkait kejahatan korupsi melalui pengetahuan pelaku seorang koruptor seperti Nazarudin. Namun, sangat berbahaya jika mulut Nazarudin digunakan untuk tujuan psywar yang merusak nama baik politisi kritis seperti Fahri.

"Alangkah baiknya KPK tampil seperti adanya, membangun argumentasi yang kuat dan teguh terkait arah pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan. KPK tak usah menjalankan politik main kayu, seperti yang dipertontonkan oleh rezim yang sedang berkuasa, dengan mengkriminalisasi oposisi dengan menggunakan UU ITE, tapi di saat yang sama bersahabat dengan para taipan yang diduga merampok kekayaan negara," masih kata Haris Rusly.

Di satu sisi dia menekankan mendukung langkah KPK dalam memberantas korupsi, namun di sisi lain sangat mendukung langkah Fahri untuk tetap konsisten menggonggong arah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. KPK bukanlah malaikat. Kritik dan oposisi yang disampaikan ibarat cermin agar bisa melihat kekurangan.

"Karena, baik KPK maupun DPR, tak usahlah paranoid dengan kritik. Tak usahlah buat UU yang membatasi kritik kepada institusi. Terimalah setiap kritik sebagai obat kuat yang menambah makin perkasa dalam menjankan fungsi kenegaraan, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai wakil rakyat," tukas Haris Rusly. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya