Berita

RMOL

Nusantara

Padat Karya Tunai Bentuk Perbaikan Penyaluran Dana Desa

RABU, 21 FEBRUARI 2018 | 19:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Padat karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian dana desa secara swakelola.

Karena itu, masyarakat desa bisa terlibat aktif sebagai pekerja dalam proyek dan mendapatkan upah. Dengan demikian, warga desa tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan tapi juga bisa menikmati infrastruktur hasil padat karya yang dibiayai dana desa.

"Program padat karya tunai merupakan perbaikan pola penyaluran dana desa dari tahun-tahun sebelumnya," kata anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Diseminasi Rasa Desa bertajuk 'Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera' di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (21/2).


Politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu memerinci alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi pada 2015 dipatok sebesar Rp 20,67 triliun, namun pada 2016 melonjak jadi Rp 47 triliun. Sedangkan pada 2017 sebesar Rp 60 triliun, dan tahun ini dipatok Rp 61 triliun.

Secara khusus, Misbakhun mengapresiasi Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo yang selama ini telah bersinergi dalam mengawal sumber pendanaan dari APBN untuk Kabupaten Pasuruan. Dana desa bagi Kabupaten Pasuruan sendiri juga terus mengalami peningkatan.

Pada 2015, dana desa untuk Pasuruan dipatok Rp 96 miliar. Setahun kemudian meningkat tajam menjadi Rp 215 miliar. Selanjutnya pada 2017 sekitar Rp 275 miliar, dan pada 2018 melonjak tajam menjadi Rp 301 miliar.

"Data tersebut menunjukkan prestasi bersama sebagai wujud perhatian untuk dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bersama," ujarnya.

Namun demikian, dia juga mengingatkan warga akan pentingnya mengelola dana desa secara baik agar tepat sasaran dan tidak berurusan dengan hukum di kemudian hari. Untuk itu, Misbakhun telah berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk datang ke Pasuruan dan sejumlah daerah lain guna memberi pendampingan dan arahan tentang cara mengelola anggaran dana desa dan mempertangungjawabkannya.

"Yakni bagaimana cara mengelola dana desa dengan baik sesuai tujuan dan peruntukannya. Jangan sampai nanti ada masalah hukum," demikian Misbakhun. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya